Jembatan Rp2,7 Miliar Amblas, Retak : Dishub dan Pemkab Sukabumi Menjadi Sorotan

SUKABUMIVIRAL.COM – Ironis. Belum genap dua tahun berdiri, Jembatan Cicewol yang dibangun dari anggaran Dana Hibah BNPB sebesar Rp2,7 miliar kini amblas, retak dan berlubang. Penyebabnya, Diduga kuat karena dilintasi kendaraan bertonase berat.

Jembatan dengan panjang 12,6 meter dan lebar 7,2 meter sempat digadang-gadang sebagai akses strategis yang akan mempermudah mobilitas warga. Kini, justru menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.

Dishub Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Mereka menyoroti kelalaian Dinas Perhubungan (Dishub) dan pihak Pemerintah yang dianggap abai terhadap pengawasan dan penegakan aturan jalan. Lebih dari itu, tidak ada satu pun informasi batas tonase yang terpasang di sekitar jembatan maupun ruas jalan Cidahu-Cicurug.

Fakta yang mengejutkan, Jembatan ini terletak di ruas jalan Kabupaten yang berstatus kelas III, yang hanya boleh dilalui kendaraan dengan beban maksimal 8 ton. Ironisnya, jembatan ini justru dimasuki kendaraan berbeban hingga 75 ton.

"Tidak ada tindakan preventif, kalau dari awal ada pengawasan dan pembatasan tonase, jembatan ini tidak akan rusak secepat ini,” ungkap KC (32) warga setempat.

Tak hanya soal tonase, sebagian warga bahkan mulai mempertanyakan kualitas konstruksi jembatan tersebut. Dengan nilai proyek yang mencapai Rp2,7 miliar, kerusakan dalam waktu singkat dianggap absurd.

Fery Permana, SH, MH, ketua LATAS dan pemerhati infrastruktur lokal menilai perlu ada audit independen terhadap proyek ini. Mereka khawatir, jika tidak ditelusuri lebih dalam, kasus semacam ini akan terus berulang di proyek-proyek lain.

“Ini bukan soal jembatan rusak. Ini tentang kegagalan sistemik,  lemahnya pengawasan, tidak adanya pencegahan, dan pembiaran yang disengaja,” kritik Fery. 

Kritik keras dilontarkan kepada Dishub Sukabumi yang dianggap gagal menjalankan fungsi dasar sebagai pengatur lalu lintas. Warga menyebut, pelanggaran tonase terjadi secara terang-terangan, namun tidak ada tindakan konkret.

“Alih-alih menjaga infrastruktur publik yang dibiayai pajak rakyat, Dishub justru dinilai tutup mata atas aktivitas truk-truk raksasa yang lalu-lalang tanpa kendali” kata seorang aktivis lingkungan setempat.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang dianggap tidak memiliki komitmen serius menjaga infrastruktur publik. Proyek yang dibangun dengan dana besar itu kini menjadi monumen kegagalan pemerintah dalam membuktikan tanggung jawab kepada rakyat.

Masyarakat kini mendesak Dishub dan Pemkab Sukabumi. Empat Tuntutan Warga: Pemasangan rambu batas tonase, Pengawasan dan penindakan kendaraan berat, Audit konstruksi dan pemanggilan kontraktorTransparansi penggunaan dana APBD 

"Aksi turun ke jalan bisa menjadi langkah terakhir jika pemerintah tetap tidak bertindak. Masyarakat akan bergerak, kami lelah dibohongi pembangunan yang hanya bagus di atas kertas," tegas Zaenul, salah satu tokoh masyarakat.

Jika Dishub dan Pemkab terus berdiam diri, maka rusaknya jembatan ini hanyalah permulaan. Yang lebih berbahaya adalah kerusakan kepercayaan rakyat, yang jauh lebih sulit diperbaiki dari sekadar beton dan aspal. (Red/Fadil)

<< Post Views: 2.586