Berdasarkan informasi yang beredar luas, PT. KINO disebut-sebut belum mengantongi sejumlah dokumen perizinan penting, seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK). Bahkan, kejelasan legalitas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat ikut dipertanyakan.
“Kami akan menindaklanjuti informasi ini dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ketiadaan izin resmi ini tidak hanya berisiko terhadap lingkungan, tapi juga bisa menghambat investasi dan mencoreng reputasi kawasan,” tegas Ali, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi di lokasi, selasa (29/07/2025)
Langkah cepat pemerintah daerah ini menjadi indikasi bahwa temuan awal memiliki potensi pelanggaran serius. Sinyal kuat untuk penindakan tegas mulai muncul, bersamaan dengan meningkatnya desakan publik terhadap Pemda untuk membuka secara transparan status hukum dan kelengkapan izin perusahaan.
“Regulasi harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut izin lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ungkap Jaya seorang aktivis setempat.
Dalam konteks investasi daerah, transparansi, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas adalah kunci. Ketika perusahaan besar dibiarkan beroperasi tanpa prosedur yang jelas, potensi konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, hingga kerugian sosial sangat besar.
Ironisnya, PT. KINO yang dulunya dipandang sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan warga, kini terancam menjadi simbol kelalaian birokrasi dan lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah.
Kasus ini diharapkan menjadi pijakan introspeksi bagi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, provinsi, hingga pelaku usaha, untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan menjamin bahwa semua investasi yang masuk ke daerah benar-benar membawa manfaat dan tidak melanggar aturan.(Us/Fadil)
<< Post Views: 4.206
Social Header