Menurutnya, bahwa penggunaan dana hibah tersebut masih belum jelas output dan implementasinya. "Persoalan dana hibah ini krusial, bukan hal sepele. Apalagi kita tahu, KNPI saat ini memiliki beberapa kubu. Karena itu, hibah kepada KNPI DPD Jawa Barat harus ditransparansikan dan diaudit secara mendalam. Jangan sampai ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN," tegas Tb. Saepul Bahri saat ditemui awak media.Rabu (20/08/2025)
Desak Gubernur Bertindak Tegas
Lebih lanjut, Saepul Bahri menegaskan bahwa pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), agar bertindak tegas dalam persoalan ini.
"Jangan sampai uang APBD dijadikan ajang bancakan tanpa ada feedback yang jelas untuk daerah. Hibah ini menggunakan uang rakyat, sehingga harus ada manfaat yang nyata. Kami khawatir, tanpa pengawasan ketat, hibah justru bisa menjadi bumerang bagi kabupaten/kota se-Jawa Barat,"_ ujarnya.
LPI Siap Surati Dispora hingga Gubernur
LPI, kata Saepul Bahri, dalam waktu dekat akan melayangkan surat audiensi kepada sejumlah pihak, di antaranya adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat, BPKAD, Sekretaris Daerah, hingga Gubernur Jawa Barat. Tujuannya, untuk memperjelas mekanisme, realisasi, serta feedback dari hibah KNPI yang selama ini dinilai janggal.
"Hibah ini jelas menggunakan uang negara. Jangan sampai hanya menjadi bancakan oknum tertentu. Kami ingin semuanya transparan dan akuntabel kepada publik,"_ tambahnya.
Minta Kejati Jabar Turun Tangan
Tak hanya itu, LPI juga meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat segera melakukan audit investigasi atas penggunaan dana hibah KNPI sejak tahun anggaran 2022 hingga tahun ini.
"Kalau ada kejanggalan, kami minta supremasi hukum ditegakkan. Negara harus hadir dalam memastikan bahwa dana hibah benar-benar bermanfaat bagi kepemudaan, bukan malah dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang," pungkasnya. (Red/ Fadil)
<< Post Views: 1.826
Social Header