Menteri Sekretaris Negara (Mensesnag) Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf terbuka dan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang memicu keresahan publik.
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujar Prasetyo di hadapan awak media. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025)
Evaluasi Fundamental Sistem MBG
Pernyataan ini menjadi respons pertama dari lingkaran Istana setelah kasus keracunan MBG menuai kritik luas, termasuk dari komunitas internasional yang menyoroti standar keamanan pangan di Indonesia. Pemerintah, menurut Prasetyo, segera melakukan evaluasi fundamental mulai dari aspek distribusi, kualitas bahan baku, hingga pengawasan dapur-dapur penyedia makanan.
Badan Gizi Nasional (BGN) diperintahkan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh korban mendapat perawatan medis terbaik. Selain itu, pemerintah memulai langkah investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar masalah di lapangan.
“Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan sedang dilakukan agar tragedi serupa tidak terulang kembali,” tegas Prasetyo.
Fokus Hulu: Reformasi Dapur SPPG
Salah satu fokus utama evaluasi adalah pembenahan total dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari standar kebersihan, proses penyimpanan, hingga metode memasak, pemerintah berkomitmen menerapkan protokol ketat agar tercapai target “zero incident” atau nol insiden keracunan di masa mendatang.
Langkah ini dipandang penting tidak hanya untuk pemulihan kepercayaan masyarakat domestik, tetapi juga dalam konteks reputasi Indonesia di mata dunia. Program MBG sendiri sebelumnya sempat mendapat sorotan positif sebagai salah satu kebijakan ambisius dalam upaya mengurangi angka malnutrisi, sebuah isu global yang juga menjadi fokus PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Implikasi Global
Pengakuan kelalaian oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai bentuk akuntabilitas politik yang jarang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Para analis menilai, permintaan maaf ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat standar governance dalam implementasi program sosial berskala nasional.
Meski demikian, tekanan kini semakin besar, publik menuntut agar pemerintah tidak hanya berhenti pada permintaan maaf, tetapi juga menghadirkan sistem yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Sebab, kegagalan program dengan dampak langsung pada keselamatan masyarakat berpotensi menggerus legitimasi pemerintah di ranah domestik maupun internasional. (Rie'an/Fadil)
<< Post Views: 1.738
Social Header