SPPG Resmi vs Bodong: Transparansi dan Integritas Program MBG

SUKABUMIVIRAL.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mendapat sorotan tajam menyusul maraknya dugaan beredarnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bodong di sejumlah daerah. Fenomena ini menimbulkan keresahan publik sekaligus berpotensi mencoreng kredibilitas program unggulan nasional tersebut.

SPPG resmi pada dasarnya hanya diterbitkan oleh instansi berwenang melalui mekanisme pendataan yang baku. Dokumen resmi memiliki nomor registrasi terdaftar dan dapat diverifikasi di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota.

“SPPG resmi tidak pernah dipungut biaya, apalagi diperjualbelikan. Jika ada pihak yang meminta uang dengan dalih SPPG, itu dipastikan penipuan,"  tegas seorang pejabat pemerintah daerah, W.A, Selasa (25/9).

Temuan di Lapanngan

Baru-baru ini, dalam kunjungan monitoring di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung menemukan sedikitnya 36 titik dapur SPPG yang diduga tidak berfungsi. Temuan ini langsung ditindaklanjuti dengan instruksi penggantian agar tidak merusak kredibilitas program MBG.

Perbedaan SPPG Resmi dan Bodong

Perbedaan mendasar antara SPPG resmi dan bodong dapat dilihat dari indikator berikut:

SPPG Resmi: Terdaftar dalam portal BGN, memiliki dapur fisik yang beroperasi, kontrak kemitraan sah, laporan distribusi harian, serta dapat diverifikasi publik.

SPPG Bodong: Hanya tercatat di data administrasi, tidak memiliki fasilitas nyata, diklaim sepihak oleh oknum tanpa kontrak resmi, dan tidak menjalankan distribusi makanan bergizi.

Implikasi Hukum dan Sosial

Keberadaan SPPG bodong bukan hanya menimbulkan kerugian anggaran negara, tetapi juga berimplikasi pada absurdnya efektivitas kebijakan publik. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa berpotensi kehilangan legitimasi bila tidak dikawal dengan ketat.

Lebih jauh, praktik ini dapat melemahkan eksistensi negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Alih-alih meningkatkan kepercayaan publik, kelalaian dalam mengawasi SPPG justru membuka ruang bagi praktik manipulasi, inefisiensi, hingga penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat menuntut adanya transparansi penuh atas daftar SPPG operasional, mekanisme pengawasan ketat dari pusat hingga daerah, serta sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan fasilitas program. Dengan demikian, MBG tidak sekadar menjadi jargon politik, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.

Peringatan Serius bagi Program MBG

Kasus SPPG bodong menjadi alarm keras bahwa program sosial berskala nasional seperti MBG rawan disusupi praktik kecurangan. Karena itu, transparansi, pengawasan berlapis, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci agar tujuan utama MBG meningkatkan kualitas gizi anak bangsa benar-benar tercapai dan tidak kehilangan legitimasi publik. (Fadil/Us)

<< Post Views: 3.562