Kualitas Infrastruktur Jalan Sukabumi Disorot: Publik Pertanyakan Integritas Pengawasan Pemda dan Kontraktor

SUKABUMIVIRAL.COM - Pekerjaan infrastruktur, khususnya pengaspalan jalan, merupakan komponen strategis dalam pembangunan daerah. Jalan yang berkualitas tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi menjadi fondasi penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan publik karena kualitas pekerjaan infrastruktur jalan yang dinilai jauh dari ekspektasi publik.

Sejumlah beragam laporan dan pengamatan warga menunjukkan banyak ruas jalan yang baru diaspal justru memperlihatkan tanda-tanda kerusakan dini. Permukaan yang tidak rata, aspal yang mudah terkelupas, hingga retakan dan lubang yang muncul hanya beberapa minggu setelah pengaspalan menjadi keluhan yang terus berulang.

“Belum hitungan bulan sudah mulai pecah. Kami sebagai warga hanya bisa bertanya: sebenarnya kualitas pekerjaan ini diawasi atau tidak?”_ ujar AS salah seorang warga Kecamatan Cicurug.

Implikasi kerusakan infrastruktur ini dinilai memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Mobilitas distribusi yang terhambat bukan hanya menekan produktivitas, tetapi juga mempengaruhi minat investasi dan menambah beban biaya bagi pemerintah daerah.

Pemerhati Kebijakan Publik Provinsi Jawa Barat, Ahmad Zulkarnain, M.AP, menyoroti lemahnya pemerintah daerah dalam kontrol kualitas yang dianggap membuka peluang terjadinya praktik pekerjaan asal jadi.

 “Pemda harus turun langsung dan bertindak tegas. Ini menyangkut uang . rakyat. Jika mutu pekerjaan seperti ini terus dibiarkan, publik patut mempertanyakan integritas kontraktor dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah,”_ tegas Ahmad

Ia juga menilai adanya dugaan ketidak selarasan antara laporan progres dan kondisi faktual di lapangan. Beberapa item pekerjaan dalam RAB disebut tidak dikerjakan secara penuh, sehingga menunjukkan indikasi serius lemahnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga serah-terima pekerjaan.

 “Proyek infrastruktur tidak boleh menjadi sekadar formalitas penyerapan anggaran. Kontraktor wajib memenuhi standar teknis, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat dan berkualitas,”_ tambahnya.

Kritik publik pun mengalir kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontraktor dan tata kelola infrastruktur. Audit mutu, peninjauan rekam jejak kontraktor, serta pengetatan pengawasan lapangan menjadi langkah yang dinilai paling mendesak.

Masyarakat berharap pemerintah tidak sekadar memberikan pernyataan formal, melainkan melakukan tindakan nyata. Infrastruktur berkualitas adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikompromikan karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan masa depan ekonomi daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan kritik publik tersebut. Publik menunggu langkah tegas yang dapat memastikan kualitas pembangunan tidak lagi menjadi persoalan berulang di setiap tahun anggaran. (Us/Fadil)

<<Post Views: 3.256