Sebagai pilar utama dalam pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tanggung jawab yang sangat vital. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada penanganan masalah sampah, tetapi juga mencakup upaya untuk mengedukasi dan mendorong partisipasi aktif dalam mencari solusi yang efektif.
Saat ini, masa depan kelestarian lingkungan kita sangat bergantung pada tindakan nyata yang diambil dalam mengelola sampah secara bijaksana.
"Siapkan saja armada pengangkut dan para petugas sesuai kebutuhan di wilayah yang terlayani," ujarnya.
Menanggapi isu tersebut, Wilson Lalengke, Alumni PPRA-48 LEMHANAS RI Tahun 20212, menyatakan bahwa pernyataan yang dilontarkan Kepala Dinas kurang tepat. Menurutnya, pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyediaan armada dan pengangkutan sampah adalah Dinas yang terkait.
"Statemen itu, harusnya datang dari masyarakat kepada Kepala Dinas, bukan sebaliknya, dari dinas kepada masyarakat," tegasnya.
"Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah. Namun, jika Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan seperti itu, sebenarnya ke mana perginya dana yang seharusnya dipakai?," ujar Wilson.
Salah satu polemik yang sering muncul adalah cara pemerintah dalam menangani masalah sampah. Meskipun pemerintah telah berupaya maksimal untuk meningkatkan eskalasi problematika sampah, Realitasnya, masih banyak tantangan yang dihadapi. Mulai dari kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
Dalam pernyataannya kepada Sukabumiviral.com Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Prasetyo, mengungkapkan bahwa saat ini belum bisa memberikan tanggapan terkait situasi ini.
"Kami saat ini tengah mengkaji situasi ini, namun saya belum dapat memberikan tanggapan lebih mendalam untuk saat ini," ungkapnya dalam keterangan resmi melalui telepon seluler, pada Selasa, (8/7/2025).
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa DLH sedang menyusun langkah-langkah efektif untuk menghadapi tantangan ini.
“Kita sedang bekerja untuk itu, mungkin di rapat dinas pada tanggal 17 Juli 2025, kami akan memberikan jawaban yang lebih jelas.” imbuhnya.
Dalam menghadapi isu sampah yang semakin kompleks, peran Pemerintah sangatlah krusial. Penanganan sampah bukan hanya sekadar tanggung jawab, melainkan keharusan yang tidak bisa di abaikan.
Namun, di tengah upaya peningkatan layanan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi kini dihadapkan pada tantangan serius. Terdapat dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi yang berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan operasional angkutan sampah untuk tahun anggaran 2024.
Sebagai informasi, dua pejabat aktif di DLH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, dengan estimasi kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp877 juta.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi DLH sangat beragam. Salah satunya adalah meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Dalam situasi urbanisasi yang pesat, jumlah penduduk terus meningkat berkontribusi signifika pada peningkatan limbah.
Bupati Sukabumi, juga mengingatkan bahwa masalah sampah harus ditangani dengan cepat dan efektif agar tidak berkembang menjadi bencana. Pemerintah memiliki peranan yang sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang mendorong penggunaan material ramah lingkungan. (RedFadil/Us)
<< Post Views: 2.837
Social Header