Indonesia dalam Polemik – Rakyat Menuding DPR sebagai Episentrum Krisis Negara

SUKABUMIVIRAL.COM - 31 Agustus 2025, Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis legitimasi yang signifikan, gelombang kekecewaan rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kian meningkat, menjelma bukan sekadar protes sesaat, melainkan menjadi perlawanan moral terhadap simbol lembaga demokrasi yang dianggap telah menyimpang dari mandat konstitusi.

Di mata publik, DPR kini bukan lagi pilar demokrasi, melainkan episentrum pemicu keruntuhan negara. Fakta-fakta di atas kertas telah berubah menjadi api massa di jalanan: tunjangan fantastis, ketidaksensitifan pernyataan anggota DPR, hingga tragedi nyawa melayang di tengah demonstrasi. 

Tumbuhnya Jurang antara Rakyat dan Wakilnya

Kemarahan rakyat bermula dari tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi setiap anggota DPR merupakan kebijakan yang ironis jika dibandingkan dengan kenyataan ekonomi masyarakat yang serba sulit. Kebijakan ini menjadi pemantik api yang menyulut bara kekecewaan yang sudah lama terpendam.

Bukan hanya soal angka, tetapi kesenjangan moral dan empati. Bagaimana mungkin di tengah meningkatnya harga pangan, angka pengangguran, serta biaya pendidikan yang mencekik, DPR justru mengamankan kenyamanan pribadi dengan dalih “fasilitas kerja”?

Kritik publik kian memanas ketika sejumlah anggota DPR menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak absurd, bahkan merendahkan rakyat. Misalnya,. Ahmad Sahroni bahkan lebih jauh, menyebut pihak yang menuntut pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Seakan rakyat yang menyuarakan aspirasi adalah ancaman.

Pernyataan-pernyataan itu bukan sekadar blunder komunikasi, melainkan refleksi jarak psikologis dan ideologis yang kian lebar antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri.

Polemik DPR bukan sekadar soal tunjangan atau pernyataan kontroversial, tetapi gejala sistemik. DPR juga dikritik karena membahas RUU TNI di hotel mewah secara tertutup, membuka ruang kembalinya militer ke ranah sipil. Langkah ini dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi 1998.

Protes Jalanan: Dari Joget hingga Nyawa yang Hilang

Situasi semakin memanas ketika publik menyaksikan anggota DPR berjoget santai dalam Sidang Tahunan MPR, di saat rakyat menanggung beban ekonomi berat. Video joget itu viral, memicu kemarahan kolektif. Gelombang protes kemudian menjalar ke Medan, Pontianak, Bandung, Solo, hingga Jakarta.

Tragedi pun terjadi. Seorang ojek daring, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi berlangsung. Peristiwa ini menjadi simbol betapa mahalnya harga demokrasi ketika rakyat harus kehilangan nyawa hanya untuk menuntut keadilan.

Alih-alih meredam dengan dialog, respons aparat dinilai represif. Di Bandung, MPR mess dibakar. Di Solo, gedung DPRD diserbu dan dirusak. Rumah pribadi beberapa anggota DPR, termasuk Ahmad Sahroni, dijarah dan dibakar. Rakyat seolah mengirimkan pesan keras: jika suara mereka tidak didengar, kemarahan akan menemukan jalannya.

Jalan Reformasi: Mengembalikan Marwah Konstitusi

Para pengamat menilai, jalan keluar dari krisis ini bukan sekadar pembatalan tunjangan, melainkan reformasi struktural DPR secara total. Setidaknya ada tiga hal mendesak:

1. Transparansi penuh dalam proses legislasi dan anggaran.

2. Rekonstruksi moral politik dengan menyingkirkan anggota DPR yang tidak berempati terhadap rakyat.

3. Partisipasi publik yang nyata, bukan sekadar formalitas dalam pembahasan undang-undang.

Dilema Eksistensial DPR

Sejarah sedang menulis babaknya sendiri. DPR berada di persimpangan jalan: apakah tetap menjadi simbol arogansi elit yang melukai hati rakyat, atau bertransformasi menjadi pilar konstitusional yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa.

Jika DPR gagal melakukan refleksi, maka rakyatlah yang akan menulis ulang catatan sejarah. Dan ketika itu terjadi, DPR akan dikenang bukan sebagai penjaga demokrasi, melainkan sebagai batu sandungan yang mempercepat keruntuhan negara.(Red/ Fadil)