Potret Absurd Tata Kelola Negara dan Gagalnya Implementasi Demokrasi

Gambar Foto: (Ist)

SUKABUMIVIRAL.COM, 29 Agustus 2025 - Tata kelola negara kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian kebijakan pemerintah dinilai tidak rasional, kontradiktif, serta gagal menjawab kebutuhan rakyat. Fenomena ini memunculkan potret absurd yang menunjukkan lemahnya legitimasi sistem demokrasi yang selama ini diagung-agungkan.

Absurdnya tata kelola negara terlihat dari berbagai aspek, mulai dari kebijakan, pembangunan infrastruktur minim kualitas, anggaran jumbo yang rawan korupsi, hingga birokrasi yang berbelit. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan, realitas justru menegaskan bahwa demokrasi kerap berhenti pada retorika, tanpa implementasi substantif.

“Demokrasi kita seolah hanya prosedural. Pemilu dilaksanakan, wakil rakyat dipilih, tetapi hasil kebijakan sering kali tidak berpihak pada rakyat. Ini menunjukkan adanya krisis representasi,” ungkap Willy Adiatama, S. Pt., seorang pengamat publik.

Krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi semakin dalam setelah tragedi yang menewaskan seorang demonstran di Jakarta pada 28 Oktober 2025. Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang turut serta dalam aksi demonstrasi dan meregang nyawa setelah dilindas kendaraan pengurai massa milik aparat kepolisian.

Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap kondisi terhadap demokrasi, yang seharusnya menjadi instrumen legitimasi kekuasaan.

Pande K Trimayuni, Ketua FOKAL UI dan Sekjen ICHI, mengatakan bahwa kematian seorang pengemudi ojek online yang ikut serta dalam demonstrasi mencerminkan pengabaian tanggung jawab negara terhadap warganya. Ini adalah isu penting yang harus segera ditangani.

"Presiden dan anggota parlemen perlu diminta untuk bertanggung jawab atas situasi ini. Setiap keputusan yang diambil dan kebijakan yang diterapkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,"_ ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada Sukabumiviral.com. (29/8/2025).

Ia juga menambahkan, pejabat berwenang perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap 0keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik.

"Ini adalah tentang kekerasan negara. Kekerasan negara yang terus berulang. Ini juga bukan tentang jumlah nyawa. Ini adalah tentang pengabaian tanggung jawab negara terhadap warga negaranya," pungkasnya.

Kritik publik semakin menguat bahwa demokrasi di Indonesia hanya berjalan sebagai formalitas. Substansinya gagal diwujudkan dalam kebijakan yang proporsional, efektif, dan berpihak pada masyarakat. Tanpa reformasi tata kelola serta penguatan integritas, demokrasi dikhawatirkan akan terus menjadi panggung retorika, bukan instrumen kesejahteraan.

Sejumlah kasus mencerminkan absurditas tata kelola negara, proyek infrastruktur yang cepat rusak, program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hingga praktik hukum yang timpang. Fakta-fakta ini menjadi bukti konkret gagalnya implemntasi demokrasi. yang seharusnya menjamin keadilan, namun justru terjebak dalam paradoks dan gagal memberikan jawaban atas harapan rakyat. (Red/Us/Fadil)