Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU Se-Nusantara, M. Nadhim Ardiansyah, menilai pernyataan Presiden bukanlah seremonial belaka, melainkan alarm penting bagi semua pihak untuk memperkuat sistem pangan dan energi nasional.
“Produksi tinggi tidak selalu berarti pangan aman. Ketersediaan tidak selalu menjamin kesejahteraan. Dalam sistem yang keropos, angka-angka bisa menjadi ilusi. Petani seharusnya menikmati hasil panen, tetapi justru tengkulak dan penguasa logistik yang meraup keuntungan,” tegas Nadhim.
Menurutnya, swasembada pangan dan energi tidak hanya berkaitan dengan produksi, melainkan juga menyangkut distribusi, tata kelola, serta keberpihakan pada rakyat kecil. Oleh karena itu, pengawasan publik, dari kalangan akademisi, sangat diperlukan ketika Presiden sendiri mengakui masih adanya kebocoran dalam sistem pangan nasional.
BEM PTNU menekankan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton. Keberhasilan sektor pertanian dan energi, kata Nadhim, harus diawasi secara menyeluruh, mulai dari ruang rapat pengambil keputusan hingga lahan pertanian, dari sumur minyak hingga rumah tangga rakyat.
“Kami mendukung langkah tegas Presiden dalam upaya memberantas korupsi. Mengabaikan celah-celah korupsi dan inefisiensi di sektor strategis akan berimplikasi serius pada masa depan bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Hari ini, kami tidak hanya berfokus pada capaian angka, tetapi pada komitmen menjaga kedaulatan. Kesejahteraan tidak lahir dari data di panggung, melainkan dari ladang yang subur, harga yang adil, listrik yang stabil, serta keberanian memperbaiki sistem yang keliru. Kami siap mengawal dan tidak akan diam,” pungkas Nadhim. (Ri'ean)
<< Post Views: 1.795
Social Header