Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, hadir langsung dan memimpin kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan KPPD merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“KPPD bukan sekadar alat evaluasi, tetapi juga sarana memperkuat akuntabilitas dan sinergi pusat-daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa kepala daerah harus memahami enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar pelayanan publik, yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pelatihan kepala daerah.
“Saya berharap program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta di masa mendatang,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa pelaksanaan KPPD akan berlangsung pada 4–18 November 2025 di Jakarta dan Singapura, dengan kurikulum yang telah dirancang bersama Kemendagri dan PYC.
“Salah satu yang akan dipelajari adalah peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, manajemen persampahan (waste management), dan digitalisasi pelayanan,” jelas Ace.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Lemhannas RI, dan PYC ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam pengawasan tata kelola pemerintahan daerah, pencegahan korupsi, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Panca Putra, Ketua Umum PYC Filda Yusgiantoro, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Acara berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaboratif dan komitmen kuat. Dengan sinergi lintas lembaga ini, pelaksanaan KPPD Tahun 2025 diharapkan dapat berjalan lebih optimal, objektif, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. (Fadil)
<<Post Views: 3.682
Social Header