Dedi menegaskan, tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. Ia bahkan menantang Kementerian Keuangan untuk membuka data secara transparan terkait daerah mana yang disebut menahan dana di perbankan.
“Saya sudah melakukan pengecekan internal. Tidak ada satu pun dana APBD Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito. Karena itu, saya menantang Pak Menkeu untuk membuktikan data tersebut secara terbuka,” tegas Dedi dalam keterangan resminya, Senin (20/10)
Menurut Dedi, generalisasi bahwa seluruh daerah menahan belanja dan menimbun dana di bank merupakan klaim yang tidak tepat. Ia menilai, banyak pemerintah daerah yang justru berupaya mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap daerah memiliki dinamika fiskal yang berbeda. Ada yang sudah mampu mengelola keuangan dengan baik, dan ada pula yang masih berproses. Tapi jangan semua disamakan seolah daerah tidak mau membelanjakan anggarannya,” ujarnya.
Meski tidak menampik kemungkinan ada daerah yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito untuk alasan teknis, Dedi menegaskan bahwa transparansi data menjadi kunci keadilan bagi seluruh pemerintah daerah.
“Kalau memang ada daerah yang menempatkan dana dalam deposito, sampaikan saja secara terbuka. Publik berhak tahu, dan daerah lain yang bekerja dengan baik tidak boleh terseret opini negatif,” tutur Dedi.
Ia juga meminta pemerintah pusat untuk tidak membuat pernyataan yang menimbulkan stigma terhadap daerah, melainkan mendorong kolaborasi dalam mempercepat realisasi anggaran.
“Dari pada membuat spekulasi, lebih baik umumkan saja daerah mana yang belum efektif membelanjakan anggarannya. Itu lebih adil, dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” kata Dedi menegaskan.
Dengan nada tegas, Dedi menutup pernyataannya bahwa Jawa Barat tetap berkomitmen mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Red/Fadil/Us)
<<Post Views: 3.692
Social Header