Sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebut adanya pola yang berulang di proyek-proyek irigasi tersebut: pemenang tender yang terafiliasi dengan jaringan tertentu, pelaksana proyek di lapangan yang berpindah tangan hingga beberapa subkontraktor kecil, serta ketiadaan papan informasi proyek sebagai bentuk pengaburan akses publik terhadap transparansi anggaran.
“Tidak ada satupun papan proyek yang dipasang. Semua serba tertutup. Kami menduga ada permainan mark up anggaran dan pengurangan spesifikasi material,”_ ujar sang sumber dengan suara tertahan.
Dugaan ini semakin kuat ketika pengawas lapangan dari pihak kontraktor utama dan instansi terkait jarang terlihat. Di sejumlah lokasi pekerjaan, fakta dan data di lapangan memperlihatkan kondisi berbeda. Realisasi menunjukan jauh dari rencana dimensi teknis sesuai Detail Engineering Design (DED).
Laporan tim investigasi menemukan bahwa sejumlah perusahaan yang mengerjakan paket proyek irigasi ini terhubung dengan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan oknum pejabat tertentu.
Meski informasi itu belum dapat dibuka secara detail, dokumen internal yang diperoleh menunjukkan pola manuver yang mencurigakan: proses tender yang dipercepat, syarat administrasi yang dimodifikasi, hingga pembagian paket proyek untuk menghindari sorotan publik.
Seorang pegiat antikorupsi regional menilai indikasi ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi bentuk permainan besar yang merugikan negara dan petani.
“Ini bukan proyek kecil. Ini uang rakyat. Kalau benar ada skema korupsi, maka ini adalah pengkhianatan terhadap kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan. Mereka yang bermain di proyek irigasi ini harus diungkap, karena yang dirampas bukan hanya anggaran, tetapi masa depan rakyat,”_ tegasnya.
Ironisnya, meski isu ini sudah lama menjadi bisik-bisik di kalangan aktivis dan kontraktor lokal, hingga kini belum ada langkah hukum yang terlihat. Beberapa pihak menduga bahwa jaringan pelindung para pemain proyek irigasi terlalu kuat melibatkan elit politik daerah dan oknum penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum.
Pertanyaan klasik pun kembali menggema: Apakah hukum benar-benar berdiri untuk kebenaran, atau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Apakah ada figur-figur yang untouchable dalam permainan anggaran publik?.
Jika benar terdapat permainan gelap di proyek irigasi Dinas PU dan BBWS Citarum, maka ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan tantangan besar bagi komitmen pemberantasan korupsi.
Karena pada akhirnya, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi drama panggung selama aktor utama dibalik jaringan gelap ini tidak pernah tersentuh.
Lalu kini pertanyaan yang paling pahit namun sederhana muncul di tengah publik: Siapa yang berani membongkar dan menumbangkan jaringan korupsi proyek irigasi ini? ( Fadil/ Us)
Social Header