Hasil penelusuran mengungkap bahwa jaringan tersebut tidak menggunakan jalur distribusi resmi seperti sistem Pale Metro, melainkan menerapkan teknik tunneling atau L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). Metode ini memungkinkan satu akun IndiHome pribadi disebarluaskan ke banyak pengguna, bahkan hingga puluhan titik, tanpa izin resmi dari penyedia layanan.
Praktik ini secara terang-benderang melanggar syarat dan ketentuan Telkom Indonesia, yang secara eksplisit melarang penggunaan layanan IndiHome untuk tujuan komersial atau distribusi ulang.
“IndiHome adalah layanan berbasis pelanggan individual, bukan untuk diperjualbelikan. Tunneling untuk mendistribusikan koneksi ke pihak ketiga merupakan bentuk penyalahgunaan layanan,”_ ujar seorang sumber internal Telkom yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ancaman Serius bagi Keamanan Digital
Penyalahgunaan ini bukan hanya merugikan Telkom sebagai penyedia sah, tetapi juga mengancam kepentingan publik. Distribusi bandwidth secara ilegal menyebabkan kualitas layanan menurun, koneksi tidak stabil, dan membuka celah serius terhadap keamanan data pengguna.
Lebih dari itu, praktik semacam ini berpotensi menciptakan ekosistem digital yang rapuh tanpa standar keamanan, tanpa pengawasan, dan tanpa perlindungan hukum.
Berpotensi Dijerat Pidana
Pemerhati kebijakan publik nasional, Ahmad Zulkarnain, M.A.P., menegaskan bahwa praktik tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
“Pasal 11 ayat (1) secara tegas melarang penyelenggaraan jasa telekomunikasi tanpa izin. Ancaman hukumnya maksimal enam tahun penjara atau denda hingga Rp600 juta,”_ jelasnya.
Ia menambahkan, Pasal 22 dalam undang-undang yang sama melarang manipulasi akses jaringan. Teknik tunneling dan L2TP yang digunakan dalam praktik ini dapat dikategorikan sebagai akses ilegal.
Lebih lanjut, regulasi turunan seperti Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019 serta UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 secara eksplisit mensyaratkan bahwa penyedia layanan internet harus memiliki status resmi sebagai _ISP (Internet Service Provider)._
Pengguna Tak Luput dari Risiko
Ironisnya, pelanggan jaringan WiFi ilegal ini justru berada dalam posisi paling rentan. Mereka tidak memiliki jaminan kualitas, tidak dilindungi secara hukum, dan berpotensi terseret dalam pusaran pelanggaran jika terjadi penyelidikan.
Dalam konteks hukum, menggunakan layanan ilegal bukan sekadar persoalan murah atau mahal melainkan persoalan kepatuhan terhadap sistem hukum dan perlindungan hak digital.
Desakan Publik kepada Telkom
Meningkatnya praktik semacam ini mendorong desakan publik kepada Telkom Indonesia agar segera melakukan audit menyeluruh, memperketat sistem pengawasan, serta menindak tegas oknum yang memperjualbelikan layanan secara ilegal.
“Jika ini dibiarkan, bukan hanya merusak ekosistem digital nasional, tetapi juga mengkhianati konsumen yang patuh hukum,”_ pungkas Ahmad. (Red/Fadil/Us)
<<Post Views: 3.164
Social Header