Melalui polemik “Ijazah Jokowi”, publik menanti sejauh mana negara mampu menegakkan kebenaran secara objektif, akuntabel, profesional, berintegritas, dan bebas dari tekanan politik. Sebab, pada akhirnya, kebenaran dan keadilan adalah pijakan utama tegaknya demokrasi dan martabat negara.
Penanganan perkara ini akan menjadi penanda penting arah perjalanan sejarah demokrasi Indonesia ke depan: apakah hukum benar-benar menjadi panglima, atau justru tunduk pada kekuasaan?
Latar Belakang dan Dinamika Polemik
Sejak tahun 2019, isu seputar keaslian ijazah sarjana (S1) Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menjadi topik perbincangan yang hangat. Belakangan ini, isu tersebut kembali mencuat seiring dengan adanya penyelidikan oleh sejumlah akademisi terhadap "sampel" ijazah Jokowi yang beredar di publik.
Kehadiran kembali kasus ini semakin diperkuat dengan diadakannya sidang sengketa informasi oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat, di mana pihak UGM dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta turut dihadirkan. Dalam sidang tersebut, komisioner KIP mengajukan berbagai pertanyaan terkait keberadaan serta proses verifikasi ijazah akademik yang dimiliki Jokowi.
Isu ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pendidikan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meski Bareskrim Polri telah resmi menyatakan keaslian ijazah tersebut dan menutup penyelidikan. Namun kasus ini tetap memberikan dampak yang signifikan dalam wacana publik. Sebanyak belasan individu, termasuk mantan Menteri Roy Suryo, telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen.
Dampak Terhadap Tatanan Demokrasi dan Supremasi Hukum
Implikasi dari proses hukum yang dinilai kontroversial ini tidak hanya berhenti pada keabsahan ijazah tersebut. Kekhawatiran publik justru terletak pada respons negara terhadap tuduhan yang melibatkan pejabat tertinggi.
Dalam sistem demokrasi yang mengaku menjunjung supremasi hukum, prinsip kesetaraan dihadapan hukum adalah mutlak. Hukum harus diterapkan secara adil kepada seluruh warga negara, tanpa memandang status, kedudukan, maupun kekuasaan.
Polemik ini menyoroti persoalan yang lebih mendasar: akuntabilitas negara dalam menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Pelanggaran terhadap konstitusi dapat membawa konsekuensi hukum serius bagi penyelenggara negara. Dalam tingkat paling ekstrem, hal tersebut dapat berujung pada pemberhentian presiden melalui mekanisme konstitusional. Karena penghormatan terhadap konstitusi adalah adalah fondasi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Momentum Reformasi dan Transfaransi
Dalam demokrasi, kebenaran dan transparansi adalah fondasi kepercayaan publik. Penanganan perkara ini akan menjadi penanda penting: Jika tuduhan tidak berdasar, negara wajib melindungi nama baik pihak yang dirugikan. Namun apabila terdapat celah kebenaran, penyelidikan yang terbuka dan independen menjadi sebuah keharusan.
Kontroversi ijazah Jokowi kini menjadi simbol ujian integritas institusi negara. Lebih dari sekadar sengketa dokumen akademik, persoalan ini menyangkut kualitas demokrasi serta masa depan supremasi hukum di Indonesia.Ke depan, kasus ini selayaknya menjadi momentum penting untuk:
1. Penguatan mekanisme verifikasi dokumen pejabat publik
2. Penegakan hukum yang adil, profesional, dan proporsional
3. Mendorong literasi hukum dan pendidikan politik masyarakat
4. Pemulihan serta pembangunan kembali kepercayaan publik
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya validitas selembar ijazah, tetapi integritas bangsa: apakah Indonesia benar-benar menempatkan hukum sebagai panglima, atau sekadar menjadikannya alat kekuasaan? apakah Indonesia berani membuktikan bahwa hukum tidak mengenal pengecualian.
Penulis merupakan Petisioner HAM pada Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Oktober 2025.
Oleh : Wilson Lalengke
Editor : Fadilah. A
Social Header