Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali.S.IP mengatakan, bahwa RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan utama pembangunan daerah. RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029 dan harus disusun secara realistis serta berbasis kebutuhan masyarakat.Berdasarkan hasil reses, hearing, dan pengawasan DPRD.
"Persoalan tekait infrastruktur jalan menjadi aspirasi paling dominan yang disampaikan masyarakat di hampir seluruh daerah pemilihan. Keluhan tersebut meliputi kondisi jalan rusak, akses antar wilayah, serta sistem drainase di sejumlah ruas strategis," ujarnya.
"Tema pembangunan RKPD 2027, yakni Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agro industri dan Pariwisata, diarahkan untuk membentuk struktur ekonomi daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan.”Tegasnya.
menurutnya, bahwa selain infrastruktur, DPRD Kabupaten Sukabumi juga mendorong penguatan UMKM berbasis desa, dukungan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan sarana pendidikan serta kesejahteraan guru, termasuk PPPK, serta fasilitasi sarana keagamaan.
"Di sisi lain, DPRD juga akan menyoroti keterbatasan fiskal daerah akibat penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026 dan ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan berdampak pada kapasitas fiskal daerah tahun 2027. Oleh karena itu, RKPD 2027 diharapkan berorientasi pada program prioritas yang memberikan hasil nyata. Sinkronisasi antara pembangunan jalan, logistik, sentra UMKM, serta akses pasar menjadi kunci keberhasilan RKPD 2027.”Tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman.SH.MM, menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Saya mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah secara terukur, serta peningkatan peran sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan CSR telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 dan perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Saya memastikan Rancangan RKPD 2027 akan dimatangkan melalui pembahasan lanjutan di masing-masing perangkat daerah agar tetap aspiratif, akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Pungkasnya. Red/ Us)
Social Header