SUKABUMIVIRAL.COM | - Menguatnya dugaan praktik propaganda sistemik dalam ruang publik kembali menempatkan media massa pada persimpangan krusial antara fungsi kontrol sosial dan kepentingan kekuasaan. Di tengah dominasi narasi resmi aparat dan elit politik, integritas media diuji: apakah tetap berpihak pada kebenaran, atau justru larut menjadi instrumen pembentuk opini yang melayani kekuasaan.
Sejumlah pengamat demokrasi menilai, propaganda modern tidak lagi hadir dalam bentuk sensor kasar atau larangan terbuka, melainkan melalui pengelolaan informasi yang rapi, terstruktur, dan berulang. Fakta diseleksi, sudut pandang disempitkan, dan realitas kompleks disederhanakan agar publik menerima satu versi kebenaran yang dianggap sah.
Aktivis hak asasi manusia, Wilson Lalengke, menyebut fenomena ini sebagai bentuk pergeseran berbahaya dalam praktik demokrasi. Menurutnya, ketika media kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan, maka ruang publik berubah menjadi arena legitimasi, bukan dialog.
“Propaganda hari ini tidak selalu berupa kebohongan total, tetapi kebenaran yang dipotong, dipelintir, lalu dikemas sebagai informasi resmi,”_ ujarnya.
Relasi Kuasa dan Produksi Narasi
Dalam konteks penegakan hukum dan politik, relasi kuasa yang timpang kerap melahirkan dominasi narasi. Aparat atau pemegang kewenangan memiliki akses terhadap sumber daya, panggung konferensi pers, serta jejaring media yang luas. Kondisi ini membuat versi resmi negara sering tampil dominan, sementara suara kritis ditempatkan sebagai gangguan atau ancaman stabilitas.
Fenomena tersebut, menurut Lalengke, berpotensi mengaburkan substansi persoalan hukum dan mengalihkan perhatian publik dari isu utama.
“Ketika narasi dikendalikan, hukum tidak lagi diuji di ruang publik, melainkan diproduksi sebagai citra,”_ katanya.
Media dan Tantangan Etika Jurnalistik
Tekanan ekonomi, kepentingan politik, serta relasi kedekatan dengan pusat kekuasaan dinilai menjadi tantangan serius bagi independensi media. Dalam situasi tertentu, media berisiko terjebak dalam praktik jurnalisme transaksional mengorbankan verifikasi, keberimbangan, dan konteks demi kecepatan serta akses eksklusif.
Padahal, dalam sistem demokrasi, media memiliki mandat etik untuk menjaga akal sehat publik. Ketika fungsi ini melemah, propaganda menemukan ruang suburnya. Informasi tidak lagi diproduksi untuk mencerdaskan, melainkan untuk mengarahkan persepsi.
“Sebagian media rentan tergelincir menjadi saluran propaganda kekuasaan, Media memiliki kekuatan untuk menerangi atau mengaburkan kebenaran. Di titik inilah etika jurnalistik diuji,”_ ujarnya.
Implikasi terhadap Demokrasi dan Kepercayaan Publik
Pengamat hukum dan media menilai bahwa propaganda sistemik berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat meragukan objektivitas informasi, maka yang tergerus bukan hanya kredibilitas media, tetapi juga legitimasi hukum dan pemerintahan itu sendiri.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan partisipasi sipil dan membungkam kritik yang sah. Demokrasi, yang seharusnya bertumpu pada keterbukaan dan perdebatan rasional, berubah menjadi formalitas prosedural tanpa substansi.
Menjaga Ruang Publik Tetap Merdeka
Menutup pandangannya, Wilson Lalengke yang tercatat sebagai petisioner HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa 2025 menegaskan bahwa melawan propaganda sistemik bukan berarti menolak negara atau hukum, melainkan menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor etika dan akuntabilitas.
“Media yang merdeka dan publik yang kritis adalah benteng terakhir demokrasi. Ketika keduanya runtuh, kekuasaan akan berbicara sendiri tanpa koreksi,” pungkasnya.
(Red/Fadil)
<<Post Views: 1.427
Social Header