Menjaga Marwah Polri: Jangan Sampai Jadi "Mainan" Politik

SUKABUMIVIRAL.COM // Jawa Tengah - Akhir-akhir ini, ruang publik kita kembali bising soal wacana mau ditaruh di mana posisi Polri. Ada tarikan kuat agar korps baju cokelat ini masuk di bawah kementerian. Kami di BEM PTNU Jawa Tengah mencoba melihat ini dengan kepala dingin. Bukan soal dukung-mendukung secara buta, tapi soal bagaimana nasib penegakan hukum kita ke depan kalau institusi sebesar ini sampai salah "kamar".

Sejujurnya, hubungan mahasiswa dengan polisi itu unik. Kadang kita berhadapan di lapangan saat aksi, kadang kita diskusi bareng. Tapi dalam hal ini, kita harus jernih: menempatkan Polri di bawah kementerian itu langkah yang berisiko, bahkan cenderung gegabah.

Kita semua tahu, kementerian itu wilayah yang sangat kental aroma politiknya. Menteri adalah jabatan politis yang diisi oleh orang partai. Bayangkan kalau Polri ada di bawah kementerian; apa jaminannya polisi kita tetap netral saat tahun politik? Kita nggak mau institusi keamanan yang seharusnya jadi pelindung semua warga, malah jadi "alat" buat gebuk lawan politik atau sekadar mengamankan kepentingan kelompok tertentu.

Dengan tetap berada langsung di bawah Presiden, Polri setidaknya punya jarak yang cukup dari tarik-menarik kepentingan partai. Ini soal menjaga independensi agar polisi tetap fokus ngurusin kamtibmas, bukan ngurusin pesanan menteri.

Dukungan kami agar Polri tetap di bawah Presiden bukan berarti kami menganggap Polri sudah sempurna. Sama sekali bukan. Masih banyak catatan merah, mulai dari soal arogansi oknum di lapangan sampai masalah transparansi yang sering dikritik masyarakat. Tapi, solusinya bukan dengan "memenjarakan" Polri di bawah kementerian yang justru akan menambah panjang rantai birokrasi dan potensi intervensi.

Koordinator Wilayah BEM PTNU Jawa Tengah, Saaik Raden Hisyam, memberikan pandangan yang cukup lugas saat kami diskusi kemarin:

"Wong Jawa Tengah itu sukanya yang adem-adem saja. Kami melihat, menaruh Polri di bawah menteri itu justru berisiko bikin situasi jadi nggak adem karena potensi intervensi politiknya sangat besar. Kami akui, Polri saat ini memang belum sempurna, masih banyak 'PR' dan kritik dari mahasiswa soal kinerja oknum di lapangan. Tapi, solusinya bukan dengan menaruh mereka di bawah kementerian. Reformasi Polri itu harusnya soal mentalitas dan pelayanan, bukan soal ganti 'majikan' dari Presiden ke Menteri. Biarlah tetap di bawah Presiden, tapi kita sebagai mahasiswa harus makin kencang mengawasi kinerjanya."bebernya

Kami di BEM PTNU Jateng ingin Polri yang profesional dan punya integritas. Menjaga Polri tetap di bawah Presiden adalah cara paling masuk akal untuk saat ini agar mereka tidak terseret dalam hiruk-pikuk politik praktis di level kementerian. Kita butuh polisi yang melayani rakyat, bukan melayani kepentingan menteri. (Riean)

<<Post Views: 2.105