WARGA MISKIN DI CIANJUR TERABAIKAN? RUMAH NYARIS ROBOH, BANTUAN MASIH “DALAM PROSES”

SUKABUMIVIRAL.COM// CIANJUR — Di tengah gencarnya klaim keberhasilan program bantuan sosial yang disebut-sebut berpihak pada masyarakat kecil, fakta di lapangan kembali menampar narasi tersebut. Seorang warga di Kampung Cisaat, RT 01/08, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, justru hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak—bahkan membahayakan keselamatan.

Nanang (45), warga setempat, bersama istri dan anak-anaknya, bertahan di sebuah rumah yang kondisinya nyaris roboh. Atap bocor hampir di seluruh bagian, dinding mulai lapuk, dan struktur bangunan kian rapuh. Alih-alih menjadi tempat berlindung, rumah itu kini berubah menjadi ancaman nyata, terutama saat hujan turun.

Memasuki musim penghujan, situasi semakin genting. Air tidak lagi sekadar merembes, melainkan masuk dari berbagai celah, menggenangi bagian dalam rumah. Setiap hujan turun, keluarga ini dipaksa bertahan dalam kondisi yang seharusnya tidak layak ditoleransi oleh negara mana pun yang mengklaim hadir untuk rakyatnya.

“Kalau hujan, bocor semua. Takutnya malah roboh. Kami tidak bisa perbaiki sendiri,” ujar Nanang lirih saat ditemui, Minggu (12/4/2026).

Ironisnya, kondisi tersebut berlangsung di tengah berbagai program bantuan pemerintah yang terus digaungkan sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu. Namun bagi Nanang, bantuan itu baru sebatas janji—belum pernah benar-benar hadir.

“Katanya ada bantuan, tapi sampai sekarang belum terasa. Jawabannya selalu soal rezeki saja,” katanya.

Pernyataan ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan potret nyata kegagalan distribusi bantuan yang kerap diklaim tepat sasaran. Di saat program terus dilaporkan berjalan, warga yang jelas-jelas membutuhkan justru luput dari perhatian.

Nanang hidup bersama keluarganya, termasuk seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP dan balita berusia 3 tahun. Dalam kondisi rumah yang rawan ambruk, ancaman bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan jiwa.

Pertanyaannya sederhana namun mendesak: di mana prioritas pemerintah?

Program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang seharusnya menyasar warga seperti Nanang, justru belum menyentuh mereka. Sementara itu, proses administratif yang berlarut-larut seolah menjadi alasan klasik di tengah kondisi darurat.

Kepala Desa Sabandar, Dedi Saepudin, saat dikonfirmasi hanya memberikan jawaban normatif.

“Belum ada bantuannya, sedang diperjuangkan,” singkatnya.

Jawaban tersebut justru menegaskan satu hal: birokrasi masih berjalan lebih lambat dibanding ancaman di lapangan. Padahal, dalam kondisi rumah yang sudah di ambang keruntuhan, keterlambatan bukan lagi soal prosedur—melainkan soal keselamatan manusia.

Jika hujan deras dan angin kencang datang lebih dulu dibanding realisasi bantuan, siapa yang akan bertanggung jawab?

Kasus Nanang menjadi ironi yang sulit dibantah. Di satu sisi, program bantuan dipromosikan sebagai bukti keberpihakan pemerintah. Di sisi lain, warga miskin masih harus bertaruh dengan keselamatan mereka sendiri, menunggu giliran bantuan yang tak kunjung pasti.

Lebih dari sekadar cerita kemiskinan, ini adalah cermin dari persoalan sistemik: antara data dan realita yang tak pernah benar-benar selaras.

Keberhasilan program tidak cukup diukur dari laporan atau angka serapan anggaran. Ukurannya jelas—apakah warga paling rentan sudah benar-benar terbantu, atau justru masih menunggu dalam ketidakpastian?

Hari ini, Nanang dan keluarganya masih bertahan. Di bawah atap bocor dan dinding rapuh, mereka menggantungkan harapan pada sesuatu yang hingga kini belum pasti datang.

Dan pertanyaan itu tetap menggantung di udara:

Apakah bantuan akan datang tepat waktu, atau harus menunggu hingga rumah itu benar-benar roboh? (Red/ Rian)