Koordinator aliansi, Abah Suhe, menilai penggunaan anggaran negara untuk karnaval merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat yang hingga kini masih berjuang pascabencana pergerakan tanah.
“Bukan saatnya pesta karnaval ketika rakyat masih menjadi korban. Banyak yang belum tertangani, bahkan masih terlantar,” tegasnya, Rabu (6/5).
Kritik Anggaran dan Makna Kepemimpinan
Aliansi menyoroti bahwa Mahkota Binokasih Sanghyang Pake bukan sekadar artefak budaya, melainkan simbol sakral kepemimpinan Sunda yang mengandung nilai tanggung jawab, perlindungan, dan kasih sayang terhadap rakyat. Mereka menilai penyelenggaraan karnaval justru mereduksi nilai tersebut menjadi tontonan, bukan tuntunan.
Abah Suhe juga melontarkan kritik langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, apabila kegiatan ini berkaitan dengan kepentingan elektoral atau pencitraan politik, maka hal tersebut sangat tidak etis dilakukan di tengah situasi krisis kemanusiaan.
“Cukup jadikan Mahkota Binokasih sebagai pedoman kepemimpinan, bukan alat pesta yang menghamburkan anggaran negara,” ujarnya.
Sentimen Lokal: Nilai vs Seremoni
Lebih jauh, aliansi mengangkat nilai kearifan lokal Cianjur dengan menyinggung sosok Eyang Surya Kencana sebagai simbol pembangunan berbasis pendidikan dan peradaban. Mereka membandingkan filosofi tersebut dengan pelaksanaan karnaval yang dinilai hanya menonjolkan aspek seremoni tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau ingin menghormati nilai leluhur, bangun rakyatnya—bukan sekadar arak-arakan simbolik yang menguras anggaran,” tambahnya.
Tuntutan dan Sikap Pemerintah
Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Cianjur mendesak agar anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan korban bencana, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak di Cianjur Selatan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi penolakan tersebut, termasuk soal tuntutan realokasi anggaran. (Red/ Rian)
Social Header