Gejala yang dialami warga tidak main-main: mual, pusing, hingga diare. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap standar keamanan dan kualitas makanan dalam program yang didanai untuk kepentingan publik tersebut.
Seorang warga berinisial M (30) mengungkapkan bahwa menu yang dikonsumsi terdiri dari nasi, daging sapi, buncis, dan pisang. Namun, ia menduga makanan tersebut tidak diolah dengan baik.
“Sepertinya belum matang sempurna, masih terasa agak mentah saat dimakan,” ujarnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan warga lain berinisial S. Dugaan kelalaian dalam proses pengolahan makanan pun mencuat ke permukaan. Jika benar, hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran standar higienitas yang tidak bisa dianggap sepele.
Data sementara menyebutkan sebanyak 37 warga terdampak dan harus menjalani pemeriksaan medis. Meski tidak ada laporan gejala berat, kejadian ini tetap menjadi alarm serius, mengingat program MBG menyasar masyarakat luas, termasuk kelompok rentan.
Namun demikian, pihak Puskesmas Sukaluyu belum berani menyimpulkan kejadian ini sebagai keracunan. Kepala Puskesmas, Liste Zulhijwati Wulan, menyatakan bahwa saat ini tim masih melakukan pemantauan dan pengumpulan data.
“Belum bisa disimpulkan sebagai keracunan. Kami masih dalam tahap pemantauan adanya peningkatan kasus dengan keluhan pusing dan diare,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Pernyataan ini justru memunculkan kritik. Di tengah banyaknya warga yang mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi makanan dari sumber yang sama, publik menilai respons yang terlalu hati-hati tanpa transparansi dapat menimbulkan kesan lamban dan kurang tegas.
Di sisi lain, pihak kesehatan menyebut kondisi warga sudah membaik pada Sabtu pagi dan situasi dinyatakan terkendali. Namun, pertanyaan mendasar belum terjawab:
Bagaimana makanan yang seharusnya bergizi justru diduga menjadi sumber masalah kesehatan?
Hingga kini, Dinas Kesehatan masih melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Sementara itu, masyarakat diimbau tetap tenang.
Kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa program bantuan pangan tidak cukup hanya berjalan secara administratif. Pengawasan kualitas, standar kebersihan, serta akuntabilitas pengelola harus menjadi prioritas utama.
Jika tidak, program yang digadang-gadang sebagai solusi justru berpotensi menjadi ancaman baru bagi kesehatan masyarakat.
( Red/ Rian)
Social Header