Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Nuryamin, saat menjelaskan kondisi riil pengelolaan persampahan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
Menurut Nuryamin, Kabupaten Sukabumi saat ini masuk dalam kategori darurat sampah sebagaimana ratusan daerah lainnya di Indonesia.
"Hari ini Kabupaten Sukabumi menghadapi kondisi darurat sampah. Dari sisi pengelolaan, kami menghadapi darurat anggaran, darurat sarana-prasarana, serta darurat personel," ujarnya, jumat (19/06/2026)
Ia menjelaskan, berdasarkan standar Kementerian Lingkungan Hidup, alokasi anggaran pengelolaan persampahan idealnya mencapai minimal 3 persen dari total APBD. Namun pada tahun 2025, anggaran persampahan Kabupaten Sukabumi hanya berada di angka 0,55 persen.
Meski mengalami kenaikan pada tahun 2026 menjadi 0,822 persen, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal.
"Belum sampai satu persen. Namun kami mengapresiasi perhatian kepala daerah karena ada peningkatan anggaran sehingga beberapa armada yang rusak mulai bisa diperbaiki," katanya.
Selain persoalan anggaran, keterbatasan pelayanan persampahan juga menjadi masalah serius. Dari total 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, baru 36 kecamatan yang mendapatkan layanan pengelolaan sampah dari DLH.
Sementara dari 381 desa dan 5 kelurahan yang ada, baru sekitar 156 desa dan kelurahan yang terlayani. Itupun mayoritas hanya berada di jalur-jalur protokol dan kawasan perkotaan.
"Masih ada lebih dari 230 desa yang belum terlayani. Ini fakta yang tidak bisa kami pungkiri. Pelayanan persampahan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi," ungkapnya.
Kondisi armada pengangkut sampah juga dinilai jauh dari ideal. Saat ini DLH hanya memiliki 54 unit kendaraan operasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 4 hingga 6 unit mengalami kerusakan, sementara armada yang benar-benar laik operasional diperkirakan hanya sekitar 27 unit.
"Untuk melayani 47 kecamatan secara optimal, kebutuhan ideal kami sekitar 250 armada. Hari ini baru memiliki 54 unit. Artinya masih sangat jauh dari kebutuhan," tegas Nuryamin.
Minimnya armada tersebut berdampak langsung pada kualitas pelayanan pengangkutan sampah di lapangan. Tak jarang masyarakat menemukan kendaraan pengangkut dalam kondisi tidak layak, bahkan berpotensi menyebabkan sampah berjatuhan saat di perjalanan.
Di tengah keterbatasan APBD yang juga terdampak berbagai kebijakan nasional, DLH mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah mendorong adanya kolaborasi dan kepedulian dari sektor swasta maupun masyarakat.
Nuryamin bahkan membuka peluang keterlibatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi untuk membantu penyediaan armada pengangkut sampah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kami berharap ada kepedulian dari dunia usaha. Misalnya satu perusahaan membantu satu unit truk sampah. Jika itu terwujud, tentu akan sangat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, DLH Kabupaten Sukabumi memastikan terus melakukan pembenahan internal pasca berbagai persoalan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan tata kelola organisasi, sistem pelayanan, serta penguatan pengelolaan persampahan terus dilakukan.
"Di tengah segala keterbatasan yang ada, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sukabumi," pungkasnya.
Redaktur : Usep Suherman
Social Header