Sekretaris LSM PRABHU INDONESIA JAYA DPD Kabupaten Cianjur, Riki Supiandi, menyampaikan kekecewaan mendalam atas mangkirnya Bupati dalam forum dialog yang dinilai sangat penting untuk membahas dampak sosial dan lingkungan dari proyek Geothermal di wilayah kaki Gunung Gede Pangrango.
“Kami sangat menyayangkan sikap Bupati Cianjur yang tidak hadir dalam ruang audiensi ini. Ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan jadwal, tetapi mencerminkan minimnya kepedulian terhadap kegelisahan masyarakat,” tegas Riki, Rabu (13/05/2026).
Menurutnya, audiensi merupakan ruang demokrasi yang seharusnya menjadi sarana keterbukaan pemerintah kepada masyarakat, khususnya terkait proyek strategis yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi lingkungan dan keselamatan warga.
LSM PRABHU menilai, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan langsung dari pimpinan daerah mengenai potensi risiko ekologis, ancaman pasca-gempa, hingga dampak jangka panjang proyek Geothermal terhadap kawasan Gunung Gede Pangrango dan permukiman warga sekitar.
“Kami datang membawa suara rakyat kecil. Jika Bupati tidak bersedia duduk bersama masyarakat, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu? Jangan sampai ruang demokrasi di Pendopo Kabupaten Cianjur justru terasa tertutup bagi rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Pihaknya juga mengaku menerima informasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cianjur yang menyebut bahwa Bupati disebut tidak mengetahui secara detail terkait proyek Geothermal tersebut. Pernyataan itu dinilai janggal, mengingat gelombang penolakan, audiensi, hingga aksi demonstrasi masyarakat telah beberapa kali terjadi.
“Lucunya, kami mendapat informasi bahwa Bupati disebut tidak tahu soal proyek Geothermal ini. Padahal masyarakat sudah berkali-kali melakukan audiensi dan aksi unjuk rasa. Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik,” katanya.
LSM PRABHU juga menyoroti dugaan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan investor dibanding keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.
“Kami khawatir pemerintah lebih sibuk menggelar karpet merah bagi investor dibanding memastikan keselamatan warga di kaki Gunung Gede Pangrango. Jangan tunggu bencana besar terjadi baru pemerintah mau bicara,” lanjutnya.
Riki menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan perwakilan atau delegasi yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Menurutnya, kehadiran langsung Bupati sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.
“Jika proyek Geothermal ini benar-benar aman dan berpihak kepada rakyat, lalu mengapa Bupati tidak berani hadir dan berdialog langsung dengan masyarakat? Ketidakhadiran ini justru memunculkan dugaan adanya hal yang ditutupi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, LSM PRABHU mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan keberanian dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Bupati harus ingat, kekuasaan itu memiliki mandat. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir saat meminta suara, tetapi menghilang ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” pungkasnya.
Reporter : Rian Sagita
Redaktur : Usep Suherman
Social Header