SUKABUMIVIRAL.COM – Persoalan penggunaan sumur bor oleh sejumlah perusahaan di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, kembali menjadi perhatian. Di tengah sorotan terhadap kepatuhan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan air tanah, muncul pernyataan dari Kepala Satpol PP Kecamatan Cicurug, Rosidin, yang menyebut bahwa perizinan pembuatan sumur bor merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan tidak memerlukan izin lingkungan maupun rekomendasi dari pihak kecamatan.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemahaman regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pengeboran dan pemanfaatan air tanah oleh perusahaan.
Saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026), Rosidin menyampaikan bahwa pembuatan sumur bor tidak memerlukan izin lingkungan ataupun rekomendasi dari kecamatan karena kewenangan perizinannya berada di tingkat provinsi.
"Jadi tidak perlu izin lingkungan dan rekomendasi dari kecamatan terkait pembuatan sumur bor itu. Semua kewenangannya dari pihak provinsi," tegas Rosidin.
Namun demikian, pernyataan tersebut perlu dicermati secara utuh. Sebab, kewenangan perizinan air tanah, persyaratan lingkungan, dan pengawasan kegiatan usaha merupakan aspek yang berbeda dan tidak serta-merta dapat disamakan.
REGULASI AIR TANAH TIDAK BISA DIABAIKAN
Pengusahaan dan penggunaan air tanah oleh perusahaan bukanlah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan yang memanfaatkan air tanah untuk menunjang kegiatan industri, produksi, perkantoran, perhotelan, maupun kegiatan usaha lainnya wajib memenuhi ketentuan perizinan atau persetujuan penggunaan air tanah sesuai kategori kegiatan dan aturan yang berlaku.
Regulasi sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk ketentuan mengenai izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah, menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengendalikan pengambilan air tanah agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun gangguan terhadap ketersediaan sumber daya air.
Ketentuan ambang batas penggunaan air tanah sebesar 100 meter kubik per bulan juga perlu dipahami secara tepat. Pengecualian bagi kebutuhan rumah tangga atau kelompok masyarakat tidak dapat serta-merta dijadikan alasan bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban perizinan.
Dengan demikian, status pengguna, tujuan pemanfaatan, volume pengambilan, serta ketentuan teknis yang berlaku harus menjadi dasar penentuan kewajiban perizinan.
PERSOALAN LINGKUNGAN JUGA PERLU DIPERJELAS
Di sisi lain, pernyataan bahwa pembuatan sumur bor tidak memerlukan izin lingkungan perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Pasalnya, kewajiban dokumen lingkungan ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, skala usaha, tingkat risiko, serta ketentuan peraturan lingkungan hidup. Artinya, kewenangan perizinan air tanah di tingkat provinsi tidak otomatis menghapus kewajiban perusahaan untuk memenuhi persyaratan lingkungan apabila kegiatan usahanya memang diwajibkan memiliki dokumen lingkungan.
Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun di kalangan pelaku usaha mengenai perbedaan antara perizinan pengeboran, persetujuan penggunaan air tanah, dan kewajiban lingkungan.
PENGAWASAN JANGAN HANYA BERHENTI PADA KEWENANGAN
Persoalan sumur bor di kawasan industri Kecamatan Cicurug semestinya menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pemanfaatan air tanah.
Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta instansi teknis terkait perlu memastikan bahwa setiap perusahaan yang menggunakan air tanah telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan.
Jangan sampai persoalan kewenangan justru menjadi alasan untuk saling melempar tanggung jawab, sementara kepatuhan perusahaan terhadap aturan pemanfaatan air tanah tidak terpantau secara optimal.
Publik berhak mengetahui berapa jumlah perusahaan yang menggunakan sumur bor di Kecamatan Cicurug, berapa yang telah mengantongi izin atau persetujuan penggunaan air tanah, serta bagaimana pengawasan terhadap volume pengambilan air tanah selama ini.
ROSIDIN PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN LEBIH LANJUT
Pernyataan Rosidin juga menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Jika perizinan memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, bagaimana mekanisme koordinasi Satpol PP Kecamatan dengan instansi teknis? Apakah pihak kecamatan memiliki data perusahaan pengguna sumur bor? Lalu, bagaimana tindak lanjut apabila ditemukan perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban perizinan?
Kejelasan ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai aturan yang berlaku.
SUKABUMIVIRAL.COM memandang bahwa persoalan pemanfaatan air tanah oleh perusahaan tidak boleh dianggap sekadar urusan administrasi. Air tanah merupakan sumber daya alam yang harus dijaga keberlanjutannya.
Karena itu, transparansi perizinan, kepatuhan perusahaan, serta pengawasan lintas instansi harus menjadi prioritas. Jangan sampai sumber daya air tanah dimanfaatkan untuk kepentingan usaha tanpa pengawasan yang memadai.
Redaktur : Usep Suherman

Social Header