DPTR dan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Diminta Buka Mekanisme Perizinan, Pengawasan Air Tanah dan Dampaknya terhadap Warga
SUKABUMIVIRAL.COM – Persoalan penggunaan sumur bor oleh sejumlah perusahaan di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, kini tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya dokumen perizinan. Lebih jauh, pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa seluruh proses perizinan telah memenuhi ketentuan tata ruang, persyaratan lingkungan, teknis pengambilan air tanah, serta mempertimbangkan hak masyarakat atas ketersediaan air bersih.
Sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang diterapkan pemerintah semestinya tidak sekadar menjadi instrumen untuk mempermudah investasi.
Sistem tersebut juga harus menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup, tata ruang, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Persoalannya, bagaimana pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan bahwa setiap perusahaan yang menggunakan sumur bor di Kecamatan Cicurug benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan sebelum menjalankan aktivitas pengambilan air tanah?
Pertanyaan tersebut patut diarahkan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan air tanah.
STATUS RDTR CICURUG HARUS DIJELASKAN, JANGAN SAMPAI ADA CELAH PENGENDALI AN TATA RUANG
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah status Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Cicurug.
Apabila suatu wilayah belum memiliki RDTR yang ditetapkan, bukan berarti kegiatan usaha di wilayah tersebut bebas dari ketentuan tata ruang.
Sebab, pengendalian pemanfaatan ruang tetap harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi serta mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, DPTR Kabupaten Sukabumi perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme verifikasi kesesuaian tata ruang terhadap lokasi perusahaan yang mengajukan perizinan melalui OSS-RBA.
Publik berhak mengetahui apakah lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan peruntukan ruang, apakah terdapat pembatasan pemanfaatan air tanah, serta bagaimana pemerintah memastikan kegiatan industri tidak mengganggu fungsi lingkungan dan kawasan sekitarnya.
Jangan sampai ketidakjelasan informasi mengenai RDTR justru menimbulkan pertanyaan publik terhadap proses pengendalian tata ruang.
SUMUR BOR BUKAN SEKADAR URUSAN PENGEBORAN, ADA HAK MASYARAKAT ATAS AIR
Persoalan yang lebih serius adalah penggunaan air tanah oleh perusahaan dalam kapasitas tertentu yang berpotensi memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat sekitar.
Pengambilan air tanah tanpa pengendalian berdasarkan kondisi hidrogeologi dan kapasitas sumber daya air berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.
Di antaranya:
* Penurunan muka air tanah.
* Berkurangnya debit sumur milik masyarakat.
Kesulitan memperoleh air bersih, terutama saat musim kemarau.
* Persaingan pemanfaatan sumber air antara perusahaan dan warga.
* Potensi penurunan muka tanah pada kondisi geologi tertentu.
* Gangguan terhadap keseimbangan lingkungan sekitar.
* Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Perusahaan memang memiliki kepentingan untuk menjalankan kegiatan produksi, tetapi kebutuhan industri tidak boleh mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih.
Pemerintah harus memastikan besaran pengambilan air tanah sesuai persetujuan yang diberikan, didukung kajian teknis, serta diawasi secara berkala.
IPAT JANGAN DIJADIKAN PENGGANTI LEGALITAS PENGAMBILAN AIR TANAH
Hal lain yang perlu diluruskan adalah perbedaan antara kewajiban Pajak Air Tanah (PAT/IPAT) dengan persetujuan penggunaan air tanah.
Pembayaran pajak air tanah tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan legalitas pengambilan air tanah.
Begitu pula sebaliknya, keberadaan izin atau persetujuan penggunaan air tanah tidak serta-merta menghapus kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.
Keduanya merupakan aspek berbeda yang harus diperiksa secara terpisah.
Bapenda Kabupaten Sukabumi perlu menjelaskan perusahaan mana saja yang telah terdaftar sebagai wajib pajak air tanah, bagaimana pengawasan terhadap volume pemanfaatannya, serta apakah data penggunaan air tanah sesuai dengan kewajiban pajak yang dilaporkan.
Sementara itu, legalitas penggunaan air tanah harus dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang sesuai pembagian kewenangan pengelolaan air tanah.
Jangan sampai persoalan administrasi pajak selesai di atas kertas, tetapi legalitas dan pengawasan pengambilan air tanah justru tidak terjawab.
PBG DAN SLF JUGA HARUS DIKAJI SESUAI FUNGSI DAN PERSYARATANNYA
Selain sumur bor, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi bagian yang perlu diperiksa dalam kegiatan usaha perusahaan.
PBG berkaitan dengan persetujuan pembangunan gedung berdasarkan standar teknis dan ketentuan yang berlaku, sedangkan SLF berkaitan dengan kelayakan fungsi bangunan sebelum dimanfaatkan.
Kedua dokumen tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti persetujuan penggunaan air tanah ataupun persetujuan lingkungan.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh persyaratan perizinan dipenuhi sesuai jenis kegiatan, skala usaha, dan potensi dampaknya.
Termasuk kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta pemenuhan standar teknis bangunan dan sarana pendukung kegiatan industri.
DPTR, DPMPTSP DAN BAPENDA JANGAN SALING MELEMPAR KEWENANGAN
Atas persoalan tersebut, sejumlah pertanyaan penting perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah:
* Apakah seluruh perusahaan pengguna sumur bor di Kecamatan Cicurug telah memiliki persetujuan penggunaan air tanah dari instansi berwenang?
* Apakah kapasitas dan debit pengambilan air tanah sesuai dengan persetujuan yang diberikan?
* Bagaimana DPTR memastikan lokasi perusahaan sesuai dengan RTRW dan ketentuan RDTR yang berlaku?
* Apakah seluruh kegiatan pembangunan perusahaan telah memenuhi ketentuan PBG dan SLF sesuai kewajibannya?
* Apakah dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL telah dipenuhi sesuai klasifikasi dan skala dampak kegiatan?
* Apakah terdapat pengawasan terhadap kemungkinan berkurangnya debit sumur masyarakat akibat aktivitas pengambilan air tanah perusahaan?
* Bagaimana Bapenda memastikan kewajiban PAT/IPAT sesuai dengan volume pemanfaatan air tanah?
* Apakah pemerintah memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan apabila masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan bahwa investasi berjalan sesuai hukum dan tidak mengorbankan kepentingan publik.
JANGAN SAMPAI INVESTASI TUMBUH, MASYARAKAT KEHILANGAN SUMBER AIR
Semangat kemudahan berusaha sebagaimana diatur dalam kebijakan Cipta Kerja harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat.
Pelibatan masyarakat juga perlu diperhatikan melalui konsultasi, sosialisasi, maupun mekanisme partisipasi publik sesuai persyaratan kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat bukan penghambat pembangunan. Mereka justru merupakan pihak yang berhak mendapatkan perlindungan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dokumen perizinan lainnya.
Yang harus dipastikan adalah apakah seluruh persyaratan substantif telah dipenuhi, apakah kegiatan usaha sesuai dengan daya dukung lingkungan, dan apakah pengambilan air tanah tidak merugikan masyarakat.
Jangan sampai OSS-RBA hanya menjadi pintu kemudahan investasi, sementara pengawasan terhadap dampak lingkungan dan kepentingan masyarakat justru berjalan di belakang.
Kini publik menunggu penjelasan DPTR, DPMPTSP, Bapenda, serta instansi berwenang lainnya.
Transparansi perizinan bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Sebab, investasi boleh berkembang, perusahaan boleh berproduksi, tetapi hak masyarakat atas air bersih dan lingkungan yang sehat tidak boleh dikorbankan.
LANDASAN REGULASI YANG PERLU DITELAAH:
* UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
* PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
*,UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahannya.
* PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
* PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
* PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air beserta perubahannya.
Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan air tanah dan pajak air tanah.
Redaktur : Usep Suherman

Social Header