Breaking News

RDTR Cicurug Jangan Hanya Jadi Karpet Merah Investasi, JA Soebagiyo Soroti Ancaman Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan Lingkungan

SUKABUMIVIRAL.COM – Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), mulai mendapat perhatian dari kalangan aktivis pergerakan.

Tokoh Aktivis Pergerakan Cicurug, JA Soebagiyo, menilai penyusunan RDTR tidak boleh semata-mata dipandang sebagai instrumen untuk mempermudah investasi dan mempercepat proses perizinan berusaha. Lebih dari itu, RDTR harus menjadi instrumen pengendalian pembangunan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta ketersediaan sumber daya alam.

Menurutnya, Cicurug merupakan wilayah dengan perkembangan industri, perdagangan, dan permukiman yang cukup pesat.
Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor turut menjadikan kawasan tersebut memiliki daya tarik bagi para investor.

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat persoalan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari penyusutan lahan pertanian, meningkatnya kebutuhan air tanah, perubahan fungsi ruang, hingga potensi tekanan terhadap lingkungan hidup.

Penyusunan RDTR yang diawali melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada 5 Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk membenahi persoalan tata ruang yang selama ini berkembang di Kecamatan Cicurug.

Jangan Sampai RDTR Melegalkan Persoalan Tata Ruang

Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian serius adalah alih fungsi lahan pertanian. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pembahasan penyusunan RDTR, luas lahan sawah di Kecamatan Cicurug disebut tersisa sekitar 550 hektare dari total wilayah sekitar 4.659 hektare.

Angka tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa tekanan pembangunan terhadap ruang produktif tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa.

Jika penyusunan RDTR tidak dilakukan dengan kajian yang matang, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan, dikhawatirkan dokumen tata ruang justru hanya menjadi instrumen administratif untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persoalannya bukan menolak investasi, melainkan memastikan bahwa setiap investasi berjalan sesuai ketentuan tata ruang, tidak mengorbankan lahan pertanian produktif, tidak mengancam sumber air masyarakat, serta tidak menimbulkan beban ekologis bagi generasi mendatang.

Persoalan Sumur Bor dan Industri Harus Masuk Perhatian RDTR

JA Soebagiyo juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara kebijakan tata ruang dengan pengendalian pemanfaatan air tanah dan aktivitas industri.

Mengingat perkembangan kawasan industri di Cicurug, pemerintah harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya air tidak dilakukan tanpa pengawasan yang memadai.

Persoalan sumur bor, perizinan pemanfaatan air tanah, kewajiban pajak air tanah, hingga dampaknya terhadap ketersediaan air bagi masyarakat harus menjadi bagian dari perhatian lintas sektor dalam proses perencanaan tata ruang.

Jangan sampai pembangunan industri berkembang pesat, sementara masyarakat justru menghadapi persoalan ketersediaan air bersih, penurunan kualitas lingkungan, dan meningkatnya risiko banjir akibat perubahan tutupan lahan serta buruknya sistem drainase.

RDTR semestinya tidak hanya memetakan lokasi industri dan permukiman, tetapi juga memperhitungkan kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan lindung, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kapasitas infrastruktur lingkungan.

Keterlibatan Publik Jangan Hanya Formalitas

Hal lain yang tidak kalah penting adalah keterbukaan pemerintah dalam proses penyusunan RDTR. FGD dan konsultasi publik tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial untuk memenuhi tahapan administratif.

Masyarakat, petani, pelaku usaha, pemerhati lingkungan, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok aktivis harus diberikan ruang yang nyata untuk menyampaikan keberatan, masukan, dan aspirasi.

Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai peta rencana pola ruang, struktur ruang, pembagian zona industri, permukiman, pertanian, dan kawasan lindung agar masyarakat mengetahui secara jelas arah pembangunan wilayahnya.

Apalagi, setelah RDTR selesai, dokumen tersebut direncanakan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kepastian perizinan berusaha.

Artinya, ketepatan penetapan zonasi akan memiliki konsekuensi panjang terhadap masa depan Kecamatan Cicurug. Kesalahan dalam menentukan peruntukan ruang bukan hanya berdampak pada administrasi perizinan, tetapi juga berpotensi memunculkan konflik pemanfaatan lahan dan persoalan lingkungan di kemudian hari.

DPTR Harus Berani Menjamin Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui DPTR dituntut tidak hanya mengejar penyelesaian dokumen RDTR, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya memiliki dasar kajian yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Sejumlah pertanyaan penting patut dijawab pemerintah daerah:

* Bagaimana jaminan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di Kecamatan Cicurug?
* Bagaimana pengaturan zonasi kawasan industri agar tidak berbenturan dengan kawasan permukiman dan lingkungan?
* Bagaimana pengendalian pemanfaatan air tanah oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Cicurug?
*,Apakah kawasan resapan air dan sempadan sungai telah dipetakan secara jelas?
* Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan tata ruang wilayahnya?
* Bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang setelah RDTR ditetapkan?

Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar penyusunan RDTR tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan yang terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, masa depan Kecamatan Cicurug tidak boleh hanya diukur dari banyaknya investasi yang masuk, bertambahnya bangunan industri, atau meningkatnya aktivitas ekonomi.

Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, keberlanjutan lahan pertanian, serta hak masyarakat untuk mendapatkan ruang hidup yang aman dan layak.

RDTR bukan sekadar peta investasi.

RDTR adalah arah masa depan Cicurug. Jangan sampai atas nama pembangunan, ruang hidup masyarakat justru semakin terdesak.

Redaktur : Usep Suherman
© Copyright 2024 - SUKABUMI VIRAL | MENGHUBUNGKAN ANDA DENGAN INFORMASI MELALUI SUDUT BERITA