Breaking News

ROKOK ILEGAL DITERTIBKAN, BAGAIMANA DENGAN SUMUR BOR? PENGAWASAN PEMKAB SUKABUMI DIPERTANYAKAN

SUKABUMIVIRAL.COM – Penegakan hukum terhadap aktivitas ekonomi yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Sukabumi. Dua persoalan yang tampak berbeda, yakni peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan aktivitas pengeboran serta pengambilan air tanah yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban Pajak Air Tanah (PAT), kini menghadirkan pertanyaan serius mengenai konsistensi pengawasan pemerintah.

Keduanya memang memiliki objek hukum dan kewenangan penanganan yang berbeda. Namun, terdapat satu titik persamaan mendasar: sama-sama menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan keuangan publik.

Pada persoalan rokok ilegal, negara berpotensi kehilangan penerimaan cukai akibat peredaran hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan. Sementara pada persoalan pengambilan air tanah yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan, Kabupaten Sukabumi berpotensi kehilangan penerimaan Pajak Air Tanah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalannya, apakah pengawasan pemerintah sudah berjalan secara seimbang terhadap seluruh pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha maupun kekuatan modal yang dimiliki?

DUA PERSOALAN BERBEDA, SAMA-SAMA MENYANGKUT KEWAJIBAN KEPADA NEGARA

Dalam ketentuan hukum, peredaran rokok ilegal berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Rokok yang tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, aktivitas pengeboran dan pengambilan air tanah juga tidak bisa dipandang sebagai kegiatan usaha biasa yang bebas dari kewajiban hukum.

Terdapat aspek perizinan, persetujuan penggunaan sumber daya air, pengawasan teknis, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, memiliki izin pengambilan air tanah tidak otomatis membebaskan perusahaan dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, membayar Pajak Air Tanah juga tidak serta-merta melegalkan kegiatan pengambilan air tanah yang tidak memiliki persetujuan atau izin yang diwajibkan.

Dua kewajiban tersebut harus ditempatkan secara terpisah dan diperiksa berdasarkan ketentuan hukum masing-masing.

SATPOL PP DAN BAPENDA, JANGAN HANYA BERHENTI PADA PENGAWASAN ADMINISTRATIF

Dalam penanganan peredaran rokok ilegal, Satpol PP Kabupaten Sukabumi memiliki peran dalam pengawasan dan penertiban sesuai kewenangannya, termasuk melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan aparat penegak hukum.

Sementara dalam persoalan air tanah, Bapenda Kabupaten Sukabumi memiliki tanggung jawab penting dalam pendataan objek dan subjek Pajak Air Tanah, pengawasan pelaporan, serta optimalisasi pemungutan pajak sesuai kewenangannya.

Namun, pengawasan air tanah tidak boleh hanya berhenti pada pendataan wajib pajak.
Pemerintah perlu memastikan apakah seluruh perusahaan pengguna air tanah telah terdata, apakah volume pengambilan air sesuai dengan laporan, dan apakah kewajiban pajaknya telah dibayarkan secara benar.

Sebab, apabila terdapat aktivitas pengambilan air tanah yang tidak tercatat, persoalannya bukan hanya administrasi perusahaan, melainkan juga menyangkut potensi penerimaan daerah yang tidak masuk ke kas pemerintah.

PERTANYAAN KRITIS: SUDAHKAH SELURUH SUMUR BOR KOMERSIAL DIAWASI?

Berdasarkan persoalan tersebut, sejumlah pertanyaan patut diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Bapenda, Satpol PP, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengawasan air tanah.

* Apakah Pemkab Sukabumi telah melakukan inventarisasi dan pendataan seluruh sumur bor komersial milik perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi?
* Apakah setiap perusahaan pengguna air tanah telah memenuhi persyaratan perizinan atau persetujuan yang diwajibkan sesuai ketentuan?
* Apakah volume pengambilan air tanah telah diawasi melalui pemasangan dan pemeriksaan meter air yang terukur?
* Apakah Bapenda telah mencocokkan data pengguna air tanah dengan data wajib pajak Pajak Air Tanah?
* Apakah terdapat perusahaan yang melakukan pengeboran atau pengambilan air tanah tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku?
* Berapa potensi penerimaan Pajak Air Tanah yang seharusnya diperoleh Kabupaten Sukabumi, dan berapa realisasi penerimaan yang telah masuk ke kas daerah?
* Apakah pernah dilakukan pemeriksaan silang antara data perizinan, data teknis pengambilan air, laporan wajib pajak, dan hasil pengawasan lapangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap perusahaan tertentu, melainkan bagian dari fungsi kontrol publik yang semestinya dijawab secara terbuka dan berdasarkan data.

JANGAN SAMPAI PENEGAKAN HUKUM BERBEDA KETIKA BERHADAPAN DENGAN SKALA USAHA

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah konsistensi penegakan hukum.
Jangan sampai pelaku usaha kecil dapat dengan mudah menjadi sasaran penertiban, sementara aktivitas perusahaan berskala besar yang memanfaatkan sumber daya alam dalam jumlah signifikan justru luput dari pengawasan yang memadai.

Tentu, penanganan rokok ilegal dan pelanggaran pengambilan air tanah tidak bisa disamakan secara teknis. Keduanya memiliki dasar hukum, unsur pelanggaran, serta instansi berwenang yang berbeda.
Namun, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus tetap menjadi landasan.

Setiap dugaan pelanggaran wajib diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan besarnya perusahaan, kekuatan modal, kedekatan dengan kekuasaan, ataupun pengaruh pelakunya.

NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH KEPENTINGAN USAHA

Ada prinsip mendasar yang tidak boleh diabaikan: setiap orang dan badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Rokok ilegal tidak boleh dibiarkan beredar karena berpotensi merugikan penerimaan negara. Begitu pula aktivitas pengeboran dan pengambilan air tanah yang tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun kewajiban perpajakan tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan.

Air tanah merupakan sumber daya alam yang pemanfaatannya harus dikendalikan. Pengambilan secara berlebihan tanpa pengawasan yang memadai bukan hanya berpotensi mengurangi penerimaan daerah, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan air bagi masyarakat.

Karena itu, Pemkab Sukabumi perlu menunjukkan keseriusan melalui pendataan menyeluruh, pemeriksaan lapangan, keterbukaan informasi penerimaan PAT, serta penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.

Jangan sampai hukum terlihat tegas ketika berhadapan dengan pedagang kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan perusahaan besar.

Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pengawasan telah dilakukan. Publik membutuhkan bukti, data, hasil pemeriksaan, dan tindakan nyata.
Pada akhirnya, yang harus dilindungi bukan kepentingan kelompok atau pelaku usaha tertentu, melainkan kepentingan negara, pendapatan daerah, kelestarian sumber daya alam, dan hak masyarakat.

HUKUM HARUS BERLAKU SAMA. JANGAN ADA PEMBEDAAN DALAM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM.

SUKABUMIVIRAL.COM Aktual, Kritis, dan Terpercaya

Redaktur : Usep Suherman
© Copyright 2024 - SUKABUMI VIRAL | MENGHUBUNGKAN ANDA DENGAN INFORMASI MELALUI SUDUT BERITA