Berdasarkan dokumentasi yang diterima salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap, paket konsumsi yang dibagikan terdiri dari susu full cream kemasan 946 ml, beberapa roti manis dalam kemasan, kue pia, serta satu buah jeruk. Menu tersebut diberikan untuk empat hari.
“Anak saya dari hari Rabu sampai Sabtu mendapatkan satu susu ukuran 946 ml, empat roti, dan satu jeruk,”_ ujarnya.
Sementara itu, mitra SPPG setempat, Agus Otem, menjelaskan rincian biaya paket yang dibagikan. Menurutnya, susu dihitung seharga Rp22.000, tiga roti Rp7.500 (Rp2.500 per buah), kue pia Rp2.000, dan jeruk Rp2.000.
Memanggapi hal itu, Pengamat kebijakan publik, Ahmad Zulkarnain, M.A.P., menegaskan bahwa jika kondisi paket makanan seperti itu secara ekonomi tidak proporsional dengan alokasi anggaran, secara gizi sangat tidak memadai bagi anak usia dini, dan dari sisi tata kelola layak untuk dilakukan audit menyeluruh.
“Jika data ini akurat, maka secara logika publik, ini bukan lagi sekadar soal kecukupan gizi, melainkan persoalan serius yang harus diaudit secara transparan dan independen,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut kualitas makanan, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas penggunaan uang publik serta tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi bangsa.
Secara konseptual, program MBG yang diinisiasi melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dengan komposisi seimbang, mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin, serta mineral. Sejumlah pemerhati pendidikan anak menilai, pada fase usia dini, kebutuhan protein berkualitas, zat besi, kalsium, serta asupan serat dan sayuran menjadi faktor penting dalam menunjang tumbuh kembang optimal.
“Komposisi berbasis produk olahan tepung dan gula perlu dikaji ulang dari sisi keseimbangan gizinya, terutama jika diberikan berulang dalam beberapa hari,”_ ujar seorang pemerhati pendidikan anak.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari strategi intervensi gizi nasional untuk mencegah stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Karena itu, konsistensi terhadap standar menu serta pengawasan distribusi di tingkat SPPG menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.
Dalam perspektif tata kelola publik, sejumlah pihak mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk transparansi rincian biaya per siswa per hari serta verifikasi kesesuaian menu dengan pedoman gizi yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi tambahan dari pengelola SPPG Kecamatan Cicurug terkait evaluasi komposisi menu tersebut.( Red/ Us/ Fadil)
Social Header