Akselerasi Bantuan Pascabencana Sumatera: Satgas PRR Salurkan Bantuan Jadup, DTH, dan Stimulan

SUKABUMIVIRAL.COM | - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi para penyintas banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (29/3/2026).

Program Jadup disalurkan sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama tiga bulan. Penyaluran dilakukan setelah melalui proses validasi data oleh pemerintah daerah (pemda), kemudian didistribusikan melalui PT Pos Indonesia.

Hingga 29 Maret 2026, realisasi penyaluran menunjukkan progres signifikan. Dari total 62.990 jiwa penyintas, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima bantuan dengan nilai mencapai Rp272,726 miliar.

Secara regional, Provinsi Aceh mencatat capaian tertinggi dengan 42.540 jiwa penerima senilai Rp203,696 miliar. Disusul Sumatera Utara dengan 10.235 jiwa senilai Rp53,759 miliar, serta Sumatera Barat sebanyak 1.794 jiwa dengan total Rp15,044 miliar.

Tidak berhenti pada aspek kebutuhan dasar, Satgas PRR juga menggulirkan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) dan Bantuan Isi Hunian (BIH). Hingga kini, kedua program tersebut telah menjangkau 35.780 penyintas dengan total nilai Rp107,340 miliar. 

Sementara itu, bagi penyintas yang memilih tidak tinggal di hunian sementara, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan total Rp1,8 juta per kepala keluarga, program ini telah menjangkau 14.021 keluarga dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data dari pemerintah daerah. 

“Akurasi data menjadi fondasi utama dalam memastikan bantuan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat,”_ katanya.

Tito menambahkan, bantuan Jadup, dukungan stimulan ekonomi, hingga DTH dapat disalurkan optimal apabila data penyintas telah tervalidasi dengan baik.

“Semakin cepat data diterima, maka proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat segera dilakukan. Sehingga dapat mempercepat distribusi bantuan,”_ ujarnya.

Pemerintah pun terus mendorong sinergi antara pusat dan daerah sebagai langkah utama percepatan pemulihan. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan seluruh proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.( Red/Fadil)