Kondisi jalan kini berubah licin akibat tanah yang berceceran di sepanjang jalur. Situasi tersebut diperparah saat hujan turun, membuat permukaan jalan rawan menyebabkan pengendara tergelincir.
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang berkaitan dengan dampak lingkungan, pengangkutan material seperti tanah seharusnya memenuhi ketentuan. Di antaranya, truk wajib menutup muatan menggunakan terpal, pembatasan jam operasional, serta kewajiban membersihkan jalan dari sisa material. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi, mulai dari denda hingga penghentian kegiatan.
Namun di lapangan, aturan itu diduga diabaikan.
Kepala Desa Bobojong, Suwandi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari rencana penataan lapangan desa yang telah diusulkan dalam Musrenbang RPJMDes.
“Penataan lapangan sudah masuk dalam usulan Musrenbang RPJMDes. Posisi lapangan saat ini terlalu tinggi, sehingga kami turunkan agar lebih ideal. Karena keterbatasan anggaran, tanah hasil galian dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan untuk urugan,” ujarnya.
Meski demikian, alasan tersebut tidak meredam keresahan warga.
Salah satu korban, Dedi (pemancing), mengaku terjatuh saat melintas di jalan tersebut akibat licinnya tanah yang berserakan. Ia bahkan harus dibantu warga untuk bangkit.
“Sangat mengganggu. Jalan jadi licin, kendaraan besar juga tidak sesuai dengan kapasitas jalan desa,” keluhnya.
Menurut warga, jalan sempit di kawasan itu tidak dirancang untuk dilintasi kendaraan berat. Selain mempercepat kerusakan infrastruktur, kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Warga mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera turun tangan. Mereka meminta pengawasan ketat terhadap aktivitas proyek, termasuk penertiban kendaraan pengangkut tanah dan pembersihan jalan secara rutin.
“Harus ada tindakan tegas. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban akibat proyek yang tidak tertib,” tegas salah satu warga.
Jika dibiarkan tanpa pengawasan dan penegakan aturan, proyek yang sejatinya untuk kepentingan desa justru berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat luas.( Red/ Rian)
Social Header