Ketua LSM LATAS Fery Permana SH menyampaikan, bahwa hasil verifikasi lapangan Perumahan Griya Benda Asri sebelumnya menghasilkan terbitnya SK Bupati Sukabumi Nomor 000.23.2/Kep-217-BPKAD/2025 tertanggal 17 Maret 2025 tentang Berita Acara Serah Terima (BAST) fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari PT Anugerah Bangun Sentosa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
"Namun, keputusan tersebut justru memunculkan berbagai polemik di tengah masyarakat. Sejumlah persoalan disebut masih membayangi kawasan perumahan tersebut, mulai dari dugaan belum optimalnya sarana prasarana hingga kekhawatiran menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan warga sebagai konsumen perumahan,"Jelasnya, Jumat, (22/05/2026)
Lebih lanjut Fery menyampaikan, Publik kini mempertanyakan sejauh mana ketelitian dan objektivitas tim verifikasi lapangan yang saat itu dipimpin atas nama pemerintah daerah.
"Jika masih ditemukan persoalan mendasar di lapangan pasca terbitnya BAST, maka hal tersebut dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan pemerintah," Ungkapnya.
Di sisi lain, Disperkim Kabupaten Sukabumi juga disebut tengah kewalahan menghadapi urusan penerbitan sekitar 700 Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menara tower telekomunikasi.
"Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi, terutama terkait potensi besarnya perputaran kepentingan dalam proses administrasi dan teknis penerbitan dokumen tersebut, "ujarnya.
Ironisnya, meski hanya berstatus dinas tipe B, beban kerja Disperkim dinilai sangat besar. Berbagai proyek strategis dan prestisius Pemerintah Kabupaten Sukabumi kerap bermuara di dinas ini.
"Kondisi seperti ini diduga membuat Disperkim menjadi salah satu perangkat daerah paling “basah” dan paling banyak disorot," tegasnya.
Apalagi di tengah derasnya proyek pembangunan, hilir mudik para pialang proyek atau broker disebut sudah menjadi pemandangan yang nyaris lumrah.
" Fenomena ini pun memantik pertanyaan publik mengenai transparansi, profesionalisme, serta integritas tata kelola proyek dan pelayanan perizinan di lingkungan Disperkim Kabupaten Sukabumi,"Pungkasnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak menutup mata terhadap berbagai kritik yang berkembang. Evaluasi menyeluruh dinilai penting dilakukan agar pelayanan publik, pengawasan pembangunan, serta perlindungan terhadap masyarakat tidak kalah oleh kepentingan bisnis dan proyek semata.
Redaktur ; Usep Suherman
Social Header