Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah, penggunaan anggaran, serta pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Lina Ruslinawati menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar menjalankan kewajiban konstitusional, melainkan memastikan setiap bantuan dan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimanfaatkan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
"Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan agar pelayanan publik berjalan optimal, tata kelola pemerintahan semakin transparan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan," ujarnya.
"Ketika bantuan dari Provinsi Jawa Barat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh desa-desa, tentu hal itu menjadi dasar bagi kami untuk terus mendorong peningkatan bantuan pada tahun-tahun berikutnya. Tujuannya agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan fasilitas umum semakin baik," katanya.
Lina menjelaskan, pada tahun 2025 hingga 2026 sebagian besar alokasi bantuan provinsi masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur karena masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Namun demikian, ia berharap pembangunan infrastruktur dapat segera dituntaskan sehingga pada tahun-tahun berikutnya pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor ekonomi kerakyatan.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kecilnya porsi anggaran sektor pertanian, peternakan, dan perekonomian yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD Jawa Barat.
"Selama ini anggaran untuk sektor pertanian dan perekonomian bahkan belum mencapai satu persen dari APBD Jawa Barat. Padahal sejak tahun 2009 saya terus memperjuangkan agar anggaran pertanian bisa meningkat, minimal mencapai 10 persen. Jika itu bisa diwujudkan, saya yakin kesejahteraan petani akan meningkat secara signifikan," tegasnya.
Lina juga menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi petani di Jawa Barat, mulai dari keterbatasan pupuk, semakin masifnya alih fungsi lahan pertanian, hingga lemahnya akses pasar yang menyebabkan harga hasil panen masih bergantung pada tengkulak.
"Mayoritas petani kita masih berstatus sebagai penggarap atau buruh tani, bukan pemilik lahan. Di sisi lain, lahan pertanian terus berkurang akibat alih fungsi. Persoalan lainnya adalah pemasaran hasil pertanian yang belum memberikan kepastian harga kepada petani," jelasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Lina, telah mendorong program distribusi hasil pertanian sebagai upaya membangun sistem pemasaran yang mampu menyerap produk petani dengan harga yang lebih baik dan berkelanjutan.
Ia pun mengajak para petani agar mulai berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga komoditas yang ditanam memiliki kepastian pembeli dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
"Kalau sudah ada off-taker, sudah ada pasar yang menjamin harga dan penyerapan hasil panen, maka petani juga harus mulai menyesuaikan pola tanam dengan kebutuhan pasar. Jangan hanya bertahan pada kebiasaan lama jika pasar sudah berubah," ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Lina berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pembangunan di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
"Harapan kami, semakin banyak pihak yang ikut berkolaborasi membangun desa, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan warga Jawa Barat dapat terus meningkat," pungkasnya.
Redaktur : Usep Suherman
Social Header