Aktivis sekaligus pegiat pemekaran wilayah dan Ketua Forum Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Bayu Risnandar, menilai berbagai pergerakan yang dilakukan belakangan ini sah-sah saja. Namun menurutnya, langkah tersebut harus tetap berpijak pada kebutuhan dan kondisi riil perjuangan pemekaran saat ini.
"Adanya pergerakan dari Presidium DOBKSU bersama Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, ya wajar-wajar saja. Namun yang perlu dipertanyakan adalah urgensinya saat ini," ujar Bayu kepada Sukabumiviral. com dan Patrolisukabumi.co.id ,Senin (22/06/2026).
"Gubernur Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat sudah maksimal mendorong DOBKSU. Namun informasi yang kami terima, sampai hari ini belum ada tanda-tanda moratorium dicabut. Bagaimana kita mau menindaklanjuti lebih jauh kalau moratorium DOB saja belum dibahas pemerintah pusat," tegasnya.
Menurut Bayu, dorongan untuk melakukan berbagai kegiatan tambahan, termasuk penilaian kapasitas daerah dan agenda-agenda baru lainnya, belum memiliki urgensi yang jelas apabila tidak ada permintaan resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
"Kalau memang ada permintaan resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, tentu kita harus menyesuaikan dan menjalankannya. Tetapi kalau tidak ada yang meminta, lalu untuk apa dilakukan sekarang? Jangan sampai energi perjuangan habis untuk hal-hal yang tidak diminta," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila terdapat revisi atau penyempurnaan dokumen yang berkaitan dengan usulan DOBKSU, maka informasi tersebut seharusnya sampai kepada Forum Pemekaran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang selama ini menjadi bagian dari jalur koordinasi resmi perjuangan pemekaran.
"Kalau memang ada revisi dan dokumen sudah lengkap, secara normal pasti akan sampai kepada kami di forum provinsi. Tidak mungkin proses itu berjalan tanpa diketahui pihak yang selama ini terlibat dalam alur perjuangan," tambahnya.
Jangan Sampai Perjuangan Jadi Ajang Proyek Baru
Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang dihimpun Sukabumiviral.com dan Patrolisukabumi.co.id di lapangan, munculnya berbagai agenda baru justru berpotensi mengaburkan fokus utama perjuangan pemekaran Sukabumi Utara yang selama ini telah dibangun melalui proses panjang dan melibatkan banyak elemen masyarakat.
Sejumlah pihak menilai yang lebih mendesak saat ini adalah melakukan konsolidasi terhadap hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai, termasuk menuntaskan berbagai dokumen, rekomendasi, dan keputusan yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
"Jangan sampai muncul kegiatan-kegiatan baru yang kembali membutuhkan anggaran besar, sementara substansi perjuangan yang lama belum selesai. Yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan langkah yang sudah ada, bukan menciptakan panggung baru yang berpotensi membebani perjuangan," ungkap salah satu sumber yang mengikuti perkembangan DOBKSU.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah berbagai agenda baru tersebut benar-benar untuk mempercepat terwujudnya DOB Sukabumi Utara, atau justru berpotensi menjadi ruang pencitraan politik dan proyek kegiatan yang menyerap anggaran tanpa arah yang jelas?
Perbedaan pandangan yang muncul di internal gerakan pemekaran juga menjadi sinyal bahwa arah perjuangan DOBKSU memerlukan konsolidasi yang lebih kuat agar tidak terpecah oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Selain itu, sejumlah kalangan menilai apabila suatu kegiatan mengatasnamakan perjuangan DOBKSU, maka keterlibatan para aktivis, tokoh pergerakan sipil, serta elemen masyarakat dari wilayah Cicurug, Cidahu, dan kawasan Sukabumi Utara lainnya menjadi penting untuk menjaga legitimasi perjuangan yang selama ini lahir dari aspirasi masyarakat.
Di tengah harapan besar masyarakat terhadap terwujudnya Kabupaten Sukabumi Utara, seluruh pihak diharapkan tetap fokus pada agenda substantif, menjaga transparansi perjuangan, serta menghindari manuver-manuver yang justru berpotensi menghambat tujuan utama pemekaran wilayah.
Redaktur: Usep Suherman
Social Header