Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari sektor sosial, ekonomi hingga pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, H. Loka Tresnajaya menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota legislatif untuk menjalin komunikasi langsung dengan konstituen, tokoh masyarakat, serta berbagai kelompok warga.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat harus menjadi bahan penting dalam memperjuangkan kebutuhan daerah melalui mekanisme dan kebijakan pemerintahan.
"Saya bertugas menjadi jembatan komunikasi yang nyata antara rakyat di daerah pemilihan dengan pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat," ujarnya.
"Pemuda harus tampil dan mengambil peran. Mereka memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan wirausaha kreatif serta pemanfaatan teknologi digital," ungkapnya.
Ia menambahkan, kreativitas, inovasi, dan keberanian generasi muda dalam mengembangkan potensi diri menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan pembangunan, terlebih dalam menyongsong visi Indonesia Emas.
Pada kesempatan tersebut, H. Loka turut menanggapi hasil Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang menetapkan Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Ia berharap kepemimpinan tersebut dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat.
"Saya punya mimpi besar. Bukan hanya sebagai anggota Komisi III, tetapi juga sebagai wakil masyarakat Cicurug. Apa pun isu dan permasalahan yang ada, saya memiliki tanggung jawab untuk memperjuang kannya agar bisa diperbaiki, termasuk meningkatkan hal-hal yang memang masih perlu ditingkatkan," tegasnya.
Lebih lanjut, terkait arah pembangunan daerah, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan untuk lima tahun ke depan.
Menurutnya, dokumen perencanaan tersebut tidak boleh hanya menjadi konsumsi kalangan birokrasi.
Informasi mengenai arah, prioritas, dan program pembangunan harus tersampaikan secara luas agar masyarakat mengetahui sekaligus dapat mengawal pelaksanaannya.
Ia berharap melalui kegiatan reses ini, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka, sehingga aspirasi yang dihimpun dapat diperjuangkan sesuai kewenangan, skala prioritas, serta kemampuan anggaran daerah.
Reses bukan sekadar agenda pertemuan, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara dan memastikan kebutuhan di wilayahnya mendapat perhatian dalam proses pembangunan.
Redaktur : Usep Suherman
Social Header