SUKABUMIVIRAL.COM – Persoalan banjir yang berulang kali menggenangi ruas Jalan Cidahu, tepatnya di depan kawasan PT SSA, Desa Pondokkaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, kini semakin menjadi sorotan.
Kepala Desa Pondokkaso Tonggoh, Hendi, akhirnya angkat bicara dengan mengungkap sejarah aliran Sungai Cikalang yang menurutnya telah mengalami perubahan seiring perkembangan permukiman dan kawasan industri.
Hendi menegaskan, persoalan banjir di wilayah tersebut bukan fenomena baru. Bahkan, jauh sebelum kawasan industri berdiri, luapan air sungai sudah menjadi bagian dari kondisi alam di wilayah itu.Namun, menurutnya, terdapat perubahan signifikan pada pola aliran sungai yang patut ditelusuri secara serius.
"Sejak saya kecil, ketika wilayah Pondokkaso belum ada pabrik, banjir memang sudah biasa terjadi. Tetapi dahulu aliran sungainya hanya satu jalur utama yang lurus dari Desa Pondokkaso menuju Desa Babakanjaya," ungkap Hendi saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026)
Ia menjelaskan, berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sejak kecil, aliran sungai yang saat ini mengarah ke kawasan industri PT Kino merupakan jalur sodetan, sementara alur utama sungai sebelumnya mengarah ke kawasan Lebak Nangka.
Perubahan tersebut, kata Hendi, tidak terlepas dari perkembangan jumlah penduduk, pembangunan permukiman, serta pertumbuhan kawasan industri yang semakin pesat.
ALUR SUNGAI DIDUGA BERUBAH, SEJARAH LAMA PERLU DIBUKA KEMBALI
Pernyataan Kades Hendi menjadi catatan penting dalam mengurai penyebab banjir yang terus berulang.
Ia memperkirakan lebar alur sungai pada masa lalu mencapai sekitar 1,20 hingga 1,50 meter. Bahkan, menurut pengalamannya, aliran tersebut dahulu cukup besar hingga dapat digunakan masyarakat untuk memandikan kerbau.
"Bayangkan, dahulu kerbau saja bisa masuk ke aliran sungai itu. Artinya, sungai tersebut memang memiliki kapasitas yang cukup besar. Sekarang kondisinya perlu kita lihat kembali," tuturnya.
Menurutnya, aliran tersebut memang sudah ada sejak dahulu dan secara fisik memiliki ukuran cukup besar. Bahkan, ia mengingat pernah terjadi peristiwa ketika seseorang hampir terseret arus saat proses pembersihan saluran tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah perubahan tata ruang dan penyempitan alur air turut memperburuk daya tampung sungai sehingga air lebih mudah meluap ke jalan raya?
JANGAN HANYA SALING MENUNJUK, PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH HARUS TURUN TANGAN
Meski demikian, Hendi mengaku belum melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi aliran sungai di bagian hilir.
Ia mendorong adanya komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan desa, kecamatan, serta perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar aliran sungai untuk mencari solusi bersama.
"Untuk bagian hilir memang belum kami verifikasi langsung di lapangan. Tetapi secara nyata, di samping PT Kino terdapat alur yang cukup besar untuk aliran sungai. Sekarang kondisinya kering. Tinggal bagaimana kita bersama-sama mencarikan solusi," jelasnya.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Sebaliknya, seluruh pihak harus duduk bersama untuk mengurai persoalan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
BANJIR BUKAN SEKADAR GENANGAN, TETAPI PERINGATAN BAGI TATA KELOLA LINGKUNGAN
Persoalan banjir di depan PT SSA seharusnya tidak berhenti pada kegiatan peninjauan ataupun pembersihan saluran air semata.
Pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap riwayat alur Sungai Cikalang, mulai dari hulu, jalur utama, sodetan, hingga bagian hilir.
Pemetaan aliran sungai, pemeriksaan bangunan yang berada di sekitar sempadan sungai, serta kajian kapasitas drainase menjadi langkah penting untuk memastikan penyebab banjir secara objektif.
Pihak perusahaan pun perlu terbuka terhadap pemeriksaan apabila terdapat aktivitas pembangunan atau perubahan saluran air yang berpotensi memengaruhi aliran sungai.
Sebab, jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak banjir, sementara persoalan mendasar terkait perubahan alur air dan tata ruang tidak pernah dituntaskan.
Sungai memiliki sejarah, aliran memiliki jalur, dan air membutuhkan ruang. Jika ruang aliran semakin menyempit, siapa yang harus bertanggung jawab ketika air akhirnya meluap ke jalan dan mengancam aktivitas masyarakat?
Kini masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar wacana koordinasi. Pemerintah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan harus berani membuka persoalan ini secara transparan demi keselamatan warga dan lingkungan.
Redaktur : Usep Suherman
Social Header