Pantauan di lapangan menunjukkan, para pekerja tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) seperti helm proyek, sepatu safety, sarung tangan, maupun rompi pelindung. Bahkan, tidak terlihat adanya rambu peringatan, pagar pengaman, atau jalur pembatas yang seharusnya menjadi prosedur wajib demi keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.
Salah seorang warga setempat, Andi (42), mengaku khawatir jika proyek ini terus berjalan tanpa memperhatikan K3.
“Kalau pekerjanya saja tidak aman, apalagi warga yang melintas. Ini rawan sekali kecelakaan,” ujarnya.
"Terkait K3 itu penunjukkan langsung dari Dinas kepada pihak ke 3, tapi kami sudah menyampaikan kepada pihak ketiga agar pekerjaan TPT dibangun semaksimal mungkin," ujarnya
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi, setiap kegiatan konstruksi wajib menerapkan sistem K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi keselamatan publik.
Pihak kelurahan maupun kontraktor pelaksana hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Namun, pengamat konstruksi menilai pengabaian K3 bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar jika terjadi insiden di lokasi kerja.
Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan pengawasan lebih ketat dan memberikan sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran. “Keselamatan harus jadi prioritas. Jangan tunggu ada korban baru bertindak,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pekerjaan TPT masih berlangsung tanpa perubahan signifikan pada penerapan standar keselamatan.(Red/Fadil)
Social Header