Sorotan tajam mengarah pada proyek-proyek yang melibatkan lembaga keagamaan, seperti pembangunan gedung hingga fasilitas penunjang lainnya. Beberapa di antaranya bahkan disebut-sebut tidak selesai tepat waktu, sementara anggaran telah terserap.
Ironisnya, di tengah mencuatnya polemik tersebut, pihak pengawas internal daerah justru mengakui adanya keterbatasan dalam melakukan kontrol menyeluruh.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat terkait efektivitas pengawasan penggunaan dana publik.
“Pengawasan tentu kami lakukan, namun harus diakui ada keterbatasan, baik dari sisi sumber daya maupun jangkauan,” ungkap salah satu pejabat terkait saat dikonfirmasi.
Pernyataan tersebut justru memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Aktivis dan pemerhati kebijakan publik menilai alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran atas potensi terjadinya penyimpangan anggaran.
“Ini uang rakyat. Kalau pengawasan lemah, maka ruang penyimpangan terbuka lebar. Jangan sampai hibah keagamaan justru jadi celah bancakan anggaran,” tegas seorang aktivis pergerakan Cicurug JA Soebagyo, Minggu (12/04/2026)
Menurutnya, bukan hanya itu, sejumlah pihak juga mulai mempertanyakan transparansi dalam proses penyaluran hibah. Mulai dari mekanisme pengajuan, verifikasi, hingga realisasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya terbuka ke publik.
"Sudah saatnya penggunaan anggaran dikelola sebaik mungkin, jangan menjadi ajang manipulasi untuk memperkaya diri sendiri," tegasnya.
Kini pihaknya berharap agar aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek-proyek hibah yang bermasalah.
"Saya menilai ini sangat penting untuk memastikan tidak ada praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah, jadi
polemik ini tidak berhenti pada klarifikasi semata, melainkan berujung pada langkah konkret berupa evaluasi sistem, penegakan hukum, serta transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana hibah di masa yang akan datang," pungkas JA Soebagyo.
( Red/ Us)
Social Header