Agus menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba, minuman keras ilegal, hingga berbagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Namun, ia menilai gerakan tersebut harus dijalankan dengan cara yang beretika dan menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.
“Awalnya saya sangat setuju dengan gerakan pemberantasan narkoba dan berbagai penyakit masyarakat. Saya mendukung seratus persen. Tetapi setelah melihat langsung pertemuan yang berlangsung di Kecamatan Cicurug, saya sangat menyayangkan pola komunikasi dan sikap yang ditunjukkan. Dalam pandangan saya, adab harus lebih tinggi daripada ilmu,” ujar Agus, selasa (09/06/2026).
Menurutnya, kritik terhadap berbagai persoalan di masyarakat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara santun dan konstruktif, bukan dengan pola menyerang yang justru berpotensi memecah belah masyarakat.
Agus juga menyoroti persoalan peredaran minuman keras yang menurutnya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah (Perda). Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara minuman beralkohol yang memiliki izin dan pengawasan dengan minuman oplosan yang justru lebih berbahaya bagi masyarakat.
“Yang perlu menjadi perhatian serius adalah minuman racikan atau oplosan. Selain harganya murah dan mudah dijangkau masyarakat, aspek keselamatan dan kesehatannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang lebih berbahaya,” katanya.
Terkait peredaran obat-obatan tertentu seperti tramadol dan sejenisnya, Agus memilih tidak memberikan penilaian teknis karena menganggap hal tersebut merupakan ranah para ahli dan aparat yang berwenang.
“Saya tidak ingin membuat pernyataan yang tidak berdasarkan keahlian. Yang saya soroti hari ini adalah bagaimana sebuah gerakan sosial dijalankan dengan tetap mengedepankan etika dan penghormatan kepada semua pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus berharap seluruh elemen masyarakat di Cicurug, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga aparat pemerintah dapat bersatu menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan bahwa penanganan berbagai dugaan pelanggaran hukum harus diserahkan kepada aparat yang memiliki kewenangan sesuai aturan perundang-undangan.
“Harapan saya semua unsur di Cicurug bisa bersatu. Penegakan hukum harus dikedepankan oleh aparat yang memiliki kewenangan, baik kepolisian maupun Satpol PP sebagai penegak Perda. Jangan sampai persoalan sosial justru menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Agus juga mengaku merasa tersinggung atas perlakuan yang dinilainya tidak menghormati sejumlah tokoh dan organisasi yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menilai perbedaan pandangan seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog yang santun dan saling menghargai.
“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kehilangan adab. Cicurug membutuhkan persatuan, bukan perpecahan,” pungkasnya.
Redaktur : Usep Suherman
Social Header