Langkah penyegelan ini bukan tanpa alasan. Kontraktor mengaku sudah berulang kali melakukan penagihan, namun justru dipingpong tanpa kejelasan antara pihak kontraktor utama dan pihak MUI.
“Setiap kali menagih selalu dilempar. Dari kontraktor ke MUI, dari MUI balik lagi ke kontraktor. Tidak ada yang mau bertanggung jawab,” ungkapnya dengan nada kecewa, sabtu (11/04/2026)
Ia memastikan pekerjaan paving blok telah rampung 100 persen. Namun realisasi pembayaran baru sekitar 30 persen, menyisakan tunggakan sekitar Rp165 juta yang hingga kini belum dibayarkan.
Ironisnya, di tengah mandeknya pembayaran tersebut, aktivitas proyek lain di lokasi justru tetap berjalan. Pekerjaan seperti plafon, instalasi listrik, aluminium hingga pengecatan terus dikebut tanpa hambatan.
“Ini yang jadi pertanyaan. Pekerjaan lain jalan terus, tapi yang sudah selesai justru tidak dibayar. Ada apa sebenarnya?” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengaku baru mengetahui adanya pengambilalihan proyek (take over) dari kontraktor lama, PT Sayaka Berkah Utama, kepada kontraktor baru yang ditunjuk pihak MUI. Namun hingga kini, identitas kontraktor pengganti tersebut masih belum jelas.
Situasi ini memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam manajemen proyek, mulai dari transparansi hingga tanggung jawab pembayaran kepada pihak ketiga.
Sebagai bentuk tekanan, kontraktor menegaskan penyegelan akan tetap diberlakukan sampai ada kepastian pelunasan.
“Kalau belum dibayar, aktivitas di gedung ini saya hentikan. Ini soal hak kami yang sudah bekerja,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Majelis Ulama Indonesia maupun kontraktor terkait belum memberikan keterangan resmi. Bungkamnya para pihak justru menambah tanda tanya besar di tengah polemik yang kian memanas. ( Red/ Us)
Social Header