Hal itu disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Rapat tersebut juga diikuti gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara daring.
Menurut Bima, sejak 29 tahun otonomi daerah berjalan, kemandirian fiskal masih menjadi tantangan. Dari 38 provinsi, hanya 11 yang berstatus fiskal kuat. Sementara di tingkat kabupaten hanya 4 dari 415 yang mandiri, dan di tingkat kota hanya 11 dari 93.
Ia mencontohkan sejumlah sumber alternatif. Menurutnya, daerah bisa menggunakan skema KPBU, obligasi, sukuk daerah, hibah, pinjaman internasional, crowdfunding, CSR, filantropi, hingga optimalisasi aset daerah.
“Contoh lain ada di Kota Bogor, museum berhasil dibangun tanpa dana APBD, melainkan melalui crowdfunding dan kontribusi filantrop lokal,”_ ujarnya.
Kemendagri, lanjut Bima, akan mendorong Pemda melakukan inventarisasi aset serta membuka peluang kerja sama, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Selain itu, reformasi birokrasi fiskal, transformasi layanan pajak, integrasi sistem keuangan daerah, dan peningkatan SDM menjadi prioritas.
“Kemendagri siap mendampingi dengan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi rutin berbasis SIPD secara real-time,” pungkasnya.
(Red/Fadil)
Social Header