Kiai Jubah Biru, KH Moch Endang Saanaul Ahza, menyampaikan pandangan keagamaan bahwa kezaliman dan kesewenang -wenangan seorang pemimpin dapat menjadi salah satu sebab hilangnya keberkahan serta munculnya berbagai musibah dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, dalam ajaran Islam terdapat hubungan erat antara perilaku manusia, kerusakan yang terjadi di muka bumi, serta akibat yang ditimbulkannya. Karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk senantiasa menjadikan keadilan, kemaslahatan dan amanah sebagai landasan dalam mengambil setiap kebijakan.
Kekuasaan tanpa keadilan berpotensi berubah menjadi kezaliman. Kebijakan tanpa kepedulian dapat berubah menjadi sumber penderitaan.
Pesan tersebut menjadi penting ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial dan lingkungan.
Ketika pembangunan mengabaikan daya dukung lingkungan, ketika kepentingan ekonomi mengalahkan kepentingan masyarakat, atau ketika suara rakyat tidak lagi didengar, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara serius.
Dalam perspektif Islam, musibah tidak semestinya hanya dilihat sebagai peristiwa alam semata. Ia juga dapat menjadi momentum muhasabah, untuk melihat kembali apakah manusia telah menjaga amanah, menegakkan keadilan dan menghindari perbuatan yang merusak.
Al-Qur'an mengingatkan tentang kerusakan yang muncul akibat perbuatan manusia. Dalam QS. Ar-Rum ayat 41, disebutkan bahwa kerusakan di darat dan laut dapat terjadi akibat ulah manusia, agar manusia merasakan sebagian akibat dari perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar.
Demikian pula QS. Yunus ayat 13 memberikan pelajaran sejarah bahwa umat-umat terdahulu dapat mengalami kehancuran ketika mereka terus-menerus melakukan kezaliman dan melampaui batas.
Karena itu, seorang pemimpin seharusnya tidak alergi terhadap kritik.
Kritik masyarakat bukan ancaman terhadap kekuasaan. Kritik adalah alarm agar kekuasaan tidak keluar dari jalur amanah.
Jika kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, transparan dan sesuai aturan, maka kritik seharusnya dijawab dengan data dan keterbukaan, bukan dengan sikap defensif ataupun mengabaikan suara masyarakat.
Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat, merusak lingkungan, menciptakan ketidakadilan atau membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, maka evaluasi dan koreksi merupakan kewajiban moral.
KH Moch Endang Saanaul Ahza mengingatkan bahwa jabatan pada hakikatnya adalah amanah, bukan privilese untuk bertindak sesuka hati.
Seorang pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuatnya dan dampaknya terhadap masyarakat.
Maka, jangan sampai rakyat menanggung akibat dari kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.
Sebab ketika kekuasaan kehilangan keadilan, rakyat kehilangan perlindungan. Ketika amanah ditinggalkan, keberkahan pun dipertaruhkan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya kuat dalam kekuasaan, tetapi pemimpin yang kuat menahan diri dari kezaliman, berani mengoreksi kesalahan, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kekuasaan akan berumur panjang bukan karena ditakuti, tetapi karena dijalankan dengan keadilan, amanah dan keberpihakan kepada kebenaran.
Redaktur : Usep Suherman
Social Header