Dugaan Korupsi BGN Capai Rp500 Miliar: BPK dan Kejagung Mulai Telusuri, PPWI Desak Evaluasi Pimpinan

SUKABUMIVIRAL.COM | JAKARTA-   Polemik dugaan kejanggalan pengadaan laptop dan pembangunan jaringan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki fase baru. Informasi yang beredar menyebutkan Badan Pemeriksa Keuangan bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai melakukan penelusuran terhadap proyek bernilai besar tersebut.

Berdasarkan informasi valid dari internal BGN yang diterima oleh Sekretariat Nasional PPWI dan diperkuat dengan hasil investigasi sporadis, potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai hampir Rp500 miliar.

Isu ini menjadi sensitif karena dikaitkan dengan program strategis nasional, mengingat anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari pemangkasan dana sektor krusial lainnya, termasuk anggaran pendidikan dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Kritik dan Desakan Transparansi

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, menyatakan dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tersebut secara tuntas.

“Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,”_ ujarnya, Senin (20/4/2026), 

Ia menambahkan, penuntasan kasus ini harus segera dilakukan agar uang negara yang diperuntukkan bagi generasi penerus bangsa tidak sia-sia. 

“Sangat menyakitkan jika dana yang dipangkas dari pendidikan dan otonomi khusus Papua justru berakhir di kantong para koruptor,"_ tegas Wilson.

Desakan Pencopotan Pimpinan BGN

Informasi dari kalangan internal BGN menyebut adanya dugaan kesengajaan untuk merusak program andalan Presiden Prabowo Subianto. Situasi ini memicu desakan publik agar Presiden segera bertindak tegas, termasuk mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN.

Tidak hanya itu, tuntutan pencopotan juga diarahkan kepada Wakil Kepala BGN dari unsur Polri, Sony Sanjaya, beserta kroninya. Mereka dinilai menjadi kaki tangan yang bekerja di bawah kendali kepentingan tertentu, bukan menjaga integritas lembaga.

Sorotan terhadap Tata Kelola

Sejak awal, penunjukan Dadan Hindayana sebagai kepala lembaga yang menangani gizi generasi bangsa menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai latar belakangnya sebagai ahli serangga tidak relevan dengan bidang gizi.

Selain itu, ia juga disebut pernah tersangkut kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Daerah Halmahera Barat, Maluku Utara, beberapa tahun lalu.

Keberhasilan program gizi nasional kini bergantung pada keberanian Presiden Prabowo untuk melakukan pembersihan total di tubuh BGN. 

Kasus "Laptop Siluman" ini adalah ujian pertama bagi komitmen antikorupsi pemerintahan baru Prabowo Subianto, sekaligus penentu kredibilitas pengelolaan program gizi nasional ke depan.( Red/ Fadil)