Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.
"Pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta program prioritas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat," tegas Budi.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Menurutnya, seluruh program prioritas harus disusun secara tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik.
"Melalui pembahasan yang konstruktif, berbagai program prioritas daerah diharapkan dapat diakomodasi secara optimal. DPRD akan terus menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi secara maksimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel," ujarnya.
Budi juga berharap koordinasi yang terbangun antara legislatif dan eksekutif tidak berhenti sebatas rapat formal, melainkan mampu melahirkan kebijakan anggaran yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Namun demikian, komitmen tersebut akan selalu diuji oleh realisasi di lapangan. Masyarakat kini menunggu konsistensi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara transparan, tepat sasaran, bebas dari pemborosan, serta mampu menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi warga, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Rapat kerja Banggar bersama TAPD bukan hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan DPRD mampu menerjemahkan janji politik menjadi kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Sebab, keberhasilan sebuah anggaran tidak diukur dari besarnya nilai yang dibelanjakan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi yang lebih investigatif dan kritis dengan sudut pandang "publik menagih realisasi APBD, bukan sekadar rapat dan seremonial."
Redaktur : Usep Suherman
Social Header