Seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kondisi ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sejak puluhan tahun lalu aliran air dari Citaman tidak pernah mengalami kekeringan, bahkan saat musim kemarau.
"Sejak tahun 1983 saya bertani di sini, air Citaman tidak pernah kekurangan. Setelah irigasi dibangun justru air hilang. Petani malah dirugikan. Selama pembangunan kami menunggu berbulan-bulan, tapi hasilnya air tidak mengalir," ungkapnya.
"Salurannya memang bagus, tetapi kalau sumber airnya tidak dibenahi, bagaimana air bisa naik ke sawah? Akhirnya air malah lari ke daerah lain," ujarnya.
Akibatnya, sekitar 30 hektare lahan persawahan terdampak kekeringan. Bibit padi yang seharusnya sudah dipindahkan ke sawah pada usia sekitar 20 hari kini telah berumur lebih dari 40 hari tanpa bisa ditanam karena lahan kering.
"Kami sudah menyemai bibit, tetapi tidak bisa ditanam karena tidak ada air. Hasil panen tahun ini nol. Biasanya satu musim bisa menghasilkan tiga sampai empat ton gabah. Sekarang jangankan panen, menanam saja tidak bisa. Akhirnya kami harus membeli beras," katanya.
"Seharusnya ada kebijakan ketika petani tidak bisa menanam akibat pembangunan. Faktanya tidak ada sama sekali. Kami hanya disuruh menanggung kerugian," tegasnya.
Ia membantah anggapan bahwa kekeringan terjadi semata-mata akibat musim kemarau.
"Kalau hanya alasan musim kemarau, dulu juga kemarau, tetapi Citaman tidak pernah kering. Baru sekarang setelah ada pembangunan irigasi justru air hilang," katanya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek irigasi. Bangunan yang seharusnya menjadi solusi bagi sektor pertanian justru diduga menjadi penyebab terganggunya pasokan air bagi petani.
Jika benar proyek yang menelan anggaran negara tersebut tidak mampu mengalirkan air ke lahan pertanian, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat. Infrastruktur pertanian seharusnya meningkatkan produktivitas, bukan malah menambah beban petani.
Para petani berharap pemerintah daerah maupun instansi teknis segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi bangunan irigasi tersebut dan memperbaiki titik sumber air Citaman agar aliran kembali normal seperti semula.
"Kami tidak meminta macam-macam. Kami hanya ingin air kembali mengalir agar bisa menanam padi lagi. Kalau tidak, untuk apa pemerintah menghabiskan anggaran besar kalau manfaatnya tidak dirasakan masyarakat?" tutupnya.
Redaktur: Usep Suherman
Social Header