Momentum hari jadi tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang perjalanan panjang Kabupaten Sukabumi, tetapi juga menjadi titik evaluasi terhadap arah pembangunan daerah dan sejauh mana berbagai program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, menegaskan bahwa Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156 tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.
Menurutnya, usia 156 tahun harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi sekaligus mengevaluasi kembali arah pembangunan agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Peringatan HJKS ke-156 bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mengevaluasi arah pembangunan daerah,” tegas Budi Azhar.
Ia menyebut perjalanan Kabupaten Sukabumi selama 156 tahun merupakan sejarah panjang yang diwarnai perjuangan dan pengabdian. Namun, tantangan pembangunan ke depan dinilai semakin kompleks.
Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan.
Persoalannya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang diluncurkan ataupun penghargaan yang diterima. Pertanyaan paling mendasar adalah: apakah pembangunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?
Budi Azhar menilai Kabupaten Sukabumi telah mencatat sejumlah capaian, di antaranya penghargaan di bidang pariwisata dan UMKM, dukungan terhadap swasembada pangan, predikat Kabupaten Layak Anak, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya atas laporan keuangan daerah.
Namun, capaian tersebut menurutnya bukan alasan untuk berhenti melakukan evaluasi.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya banyaknya program atau penghargaan yang diterima, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Program Banyak, Tantangan Masih Besar
Sementara itu, Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan hari jadi harus menjadi momentum untuk mengukuhkan kembali tekad dan komitmen membangun Kabupaten Sukabumi yang lebih maju dan sejahtera.
Ia menegaskan, pembangunan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas pihak.
Salah satu program yang menjadi perhatian Pemkab Sukabumi adalah TUMANINAH (Infrastruktur Mantap, Terintegrasi dan Terarah) yang diarahkan pada perbaikan jalan kabupaten serta rehabilitasi jaringan irigasi.
Di sektor perumahan, pemerintah menjalankan program Rumah Sakinah dan Rumah Layak Huni, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan air bersih hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Untuk peningkatan sumber daya manusia, Pemkab Sukabumi menggulirkan sejumlah program seperti Generasi Mencerang, Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya, TRENDI (Pesantren Melek Digital), serta Beasiswa Bupati Sukabumi.
Sementara di sektor ekonomi, pemerintah mendorong masyarakat menjadi pelaku utama melalui penguatan pertanian, perikanan, UMKM-IKM dan pariwisata.
Arah pembangunan tersebut sejalan dengan tema HJKS ke-156, yakni “Memacu Agroindustri, Memajukan Pariwisata.”
Pertumbuhan Ekonomi 5,69 Persen, Lalu Bagaimana Dampaknya ke Warga?
Bupati Asep Japar juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada 2025 mencapai 5,69 persen, dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar.
Potensi agroindustri dan pariwisata Sukabumi dinilai masih sangat besar dan perlu dikembangkan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah serta pelayanan kesehatan.
Namun, angka pertumbuhan ekonomi tetap membutuhkan pembacaan yang lebih kritis.
Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan pelaku UMKM dan petani, membaiknya akses pelayanan publik, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.
Sebab, pembangunan yang hanya terlihat dalam angka statistik belum tentu otomatis dirasakan oleh masyarakat di tingkat desa.
Demikian pula pembangunan infrastruktur. Jalan yang diperbaiki, jaringan irigasi yang direhabilitasi, maupun berbagai proyek fisik lainnya harus dipastikan memiliki manfaat jangka panjang dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan serta skala prioritas yang jelas.
Milangkala Harus Menjadi Momentum Koreksi
Milangkala Kabupaten Sukabumi ke-156 pada akhirnya bukan hanya tentang usia daerah, penghargaan, maupun capaian pembangunan.
Lebih dari itu, momentum ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan koreksi terhadap pekerjaan yang belum selesai.
Jika pemerintah menyatakan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, maka indikatornya harus dapat dilihat secara nyata: akses jalan yang semakin baik, pelayanan publik yang cepat dan transparan, pendidikan yang semakin mudah dijangkau, layanan kesehatan yang berkualitas, ekonomi masyarakat yang tumbuh, serta pembangunan yang tidak meninggalkan wilayah pelosok.
Di sinilah fungsi pengawasan DPRD menjadi penting. Program pemerintah tidak cukup hanya direncanakan dan dianggarkan, tetapi harus diawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran, efektif, transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Usia 156 tahun seharusnya bukan sekadar alasan untuk merayakan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk memastikan masa depan Kabupaten Sukabumi dibangun dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan seremoni dan janji pembangunan.
Masyarakat membutuhkan bukti.
Dan bukti pembangunan itulah yang akan menjadi ukuran sesungguhnya dari keberhasilan Kabupaten Sukabumi di usia ke-156.
Redaktur : Usep Suherman
Social Header