Langkah cepat warga tersebut sekaligus menyoroti persoalan klasik dalam penanganan infrastruktur lingkungan: masyarakat membutuhkan tindakan segera, sementara proses mendapatkan bantuan pemerintah kerap dipersepsikan terlalu panjang dan prosedural.
Kondisi ini menjadi perhatian tokoh masyarakat, Abah Dani, yang menilai bahwa keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas utama ketika infrastruktur mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan mendesak.
WARGA TAK BISA TERUS MENUNGGU, KESELAMATAN JADI TARUHAN
Perbaikan TPT yang dilakukan secara swadaya mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan akses yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: sampai kapan masyarakat harus mengandalkan kemampuan sendiri untuk menangani persoalan infrastruktur yang berpotensi membahayakan keselamatan?
Gotong royong memang merupakan kekuatan sosial yang patut diapresiasi. Akan tetapi, semangat tersebut tidak semestinya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengesampingkan tanggung jawab sesuai kewenangannya.
Dalam kondisi tertentu, kerusakan TPT memerlukan pemeriksaan teknis, perencanaan konstruksi, serta penanganan yang tepat agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Apabila warga sudah bergerak melakukan perbaikan karena khawatir kerusakan semakin parah, pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan penanganan tersebut aman dan sesuai kebutuhan.
PROSEDUR JANGAN SAMPAI MENGALAH KAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
Abah Dani menjadi salah satu pihak yang menyoroti pentingnya respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Persoalan ini bukan sekadar mengenai pembangunan atau perbaikan tembok, melainkan bagaimana pemerintah mampu memberikan solusi ketika warga menghadapi persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera.
Prosedur administrasi tetap diperlukan dalam penggunaan anggaran negara. Namun, prosedur tersebut harus berjalan seiring dengan upaya mitigasi risiko, peninjauan lapangan, dan penentuan langkah penanganan yang sesuai tingkat urgensi.
Pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait diharapkan tidak hanya menunggu laporan administratif, tetapi juga aktif melakukan identifikasi terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan masyarakat.
Jangan sampai warga sudah berjibaku memperbaiki kerusakan, sementara kehadiran pemerintah masih sebatas menunggu proses administrasi.
Jika memang diperlukan bantuan anggaran, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengajuan, persyaratan, kewenangan instansi, serta tindak lanjut yang dapat dilakukan.
GOTONG ROYONG PATUT DIAPRESIASI, PEMERINTAH JANGAN LEPAS TANGAN
Gerak cepat warga Bangkongreang
memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian besar terhadap keselamatan dan kepentingan bersama.
Namun, kemampuan swadaya masyarakat tentu memiliki batas. Tidak semua persoalan infrastruktur dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan tenaga, dana, dan peralatan warga.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama instansi terkait diharapkan segera meninjau kondisi TPT tersebut, mengevaluasi tingkat kerusakannya, serta memastikan apakah diperlukan penanganan lanjutan melalui dukungan teknis maupun anggaran.
Langkah tersebut penting agar perbaikan yang dilakukan warga tidak berhenti sebagai solusi sementara, melainkan menjadi bagian dari penanganan yang aman dan berkelanjutan.
Masyarakat tidak meminta prosedur diabaikan. Yang dibutuhkan adalah prosedur yang responsif, pelayanan yang tidak berbelit-belit, serta tindakan nyata ketika keselamatan warga membutuhkan perhatian segera.
Kini, yang dinantikan masyarakat bukan sekadar apresiasi terhadap semangat gotong royong, melainkan kehadiran pemerintah untuk memastikan persoalan infrastruktur dapat ditangani secara tepat.
Jangan biarkan gotong royong menjadi satu-satunya jawaban atas persoalan infrastruktur. Pemerintah harus hadir, bekerja, dan memberikan solusi sebelum kerusakan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi masyarakat.
Redaktur : Usep Suherman
Social Header