Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Muhamad Valiandra, mengungkapkan bahwa SIE merupakan hasil pengembangan teknologi yang menghubungkan berbagai sistem pemerintahan menjadi satu ekosistem data terpadu.
“SIE hadir bukan sekadar sistem, tapi instrumen strategis yang akan memangkas rantai birokrasi panjang menjadi lebih efisien. Dengan integrasi data real-time, waktu pengambilan keputusan kini bisa berkurang dari hitungan minggu menjadi hanya beberapa menit,”_ jelas Valiandra
Menurutnya, sistem ini diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi hingga 40%, memangkas tumpang tindih administrasi, dan menghemat anggaran operasional pemerintah hingga ratusan miliar rupiah per tahun Dampaknya, pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Valiandra menambahkan, pengembangan SIE juga merupakan jawaban atas tantangan klasik dalam tata kelola pemerintahan, dari fragmentasi data antar instansi, rendahnya interoperabilitas sistem, serta kesenjangan kompetensi SDM teknologi di daerah.
“Dengan mengintegrasikan SIE bersama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Data Kependudukan Nasional, kini seluruh indikator strategis mulai dari pembangunan, keuangan daerah, hingga layanan publik bisa dipantau dalam satu layar kendali nasional,” ujarnya.
Inisiatif ini sejalan dengan *Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan *Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Kedua regulasi tersebut menjadi fondasi hukum penguatan tata kelola data yang lebih terbuka dan terstandarisasi di seluruh Indonesia.
Lebih jauh, peluncuran SIE juga mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya Asta Cita ke-7 yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan korupsi.
“Kami ingin memastikan bahwa arah digitalisasi pemerintahan tidak hanya efisien, tetapi juga bersih dari praktik korupsi, karena semua proses kini terekam dan terukur secara digital,” imbuh Valiandra.
Dengan hadirnya Peluncuran Sistem Informasi Eksekutif ini, diharapkan menjadi langkah besar dalam mewujudkan reformasi birokrasi digital di Indonesia, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menuju pemerintahan yang cepat, transparan, dan akuntabel. (Red/Fadil)
<< Post Views: 2.728
Social Header