Pelantikan massal ini menjadi momentum bersejarah sekaligus tonggak penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan profesionalisasi aparatur pemerintah daerah. Langkah strategis tersebut sejalan dengan agenda nasional pemerataan dan penguatan tenaga ASN di seluruh Indonesia.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, *Ganjar Anugrah, S.IP., M.Si.,* menyampaikan bahwa seluruh proses administratif telah rampung, termasuk penetapan Nomor Induk P3K.
“Alhamdulillah, pada 21 November kami telah menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari total 8.171 pegawai, InsyaAllah 8.164 orang akan menerima SK dan dilantik,”_ ujar Ganjar, kepada Sukabumiviral.com.
Ganjar menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan ini merupakan perintah langsung Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan tenaga kontrak yang selama ini berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Terima kasih kepada Bupati Sukabumi, Bapak Haji Asep Jafar, atas arahan dan dukungannya kepada rekan-rekan P3K Paruh Waktu. Jadwal pelantikan telah ditetapkan dan akan dilaksanakan pekan depan,”_ tambahnya.
Ia juga mengimbau seluruh peserta pelantikan untuk mengenakan seragam Korpri lengkap, dengan kerudung hitam bagi perempuan. SK pengangkatan akan didistribusikan dalam bentuk digital (PDF) untuk mempercepat proses administrasi setelah ditandatangani pejabat berwenang.
Bupati Sukabumi Tegaskan Pelantikan Serentak
Bupati Sukabumi, Asep Jafar, menegaskan kembali bahwa pelantikan akan digelar serentak dan mengajak seluruh peserta untuk menjaga kekompakan serta kesiapan.
“Kepada seluruh calon P3K yang berjumlah 8.164, saya pastikan bahwa pelantikan akan dilaksanakan serentak pada 4 Desember 2025 di Lapang Cangehgar, Palabuhanratu,”_ tegasnya.
Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk tetap menjaga kekompakan dan memanjatkan doa agar seluruh proses berjalan tanpa hambatan.
Dampak Strategis bagi Daerah dan Nasional
Pelantikan besar-besaran P3K ini dipandang sebagai langkah signifikan dalam peningkatan kapasitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
Banyak pihak menilai kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperjuangkan status dan kesejahteraan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi.
Momentum ini menjadi tonggak baru bagi reformasi birokrasi daerah. Selain itu, pelaksanaan ini diharapkan menjadi model nasional bagi daerah lain dalam percepatan penataan tenaga non-ASN sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Redaktur: Fadil
<<Post Views: 1.775
Social Header