Reses yang berlangsung di salah satu aula pertemuan di wilayah Dapil II itu dihadiri Kepala Desa Pondokkaso Landeuh beserta jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam forum yang berlangsung terbuka tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi mulai dari persoalan infrastruktur jalan, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Berbagai keluhan yang mengemuka menunjukkan masih adanya kebutuhan mendesak yang harus segera mendapatkan perhatian pemerintah. Warga berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas catatan reses, melainkan benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang konkret.
Dalam sambutannya, Teddy Setiadi menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, melainkan sarana untuk memastikan suara masyarakat dapat masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
"Reses ini bukan seremonial. Semua aspirasi yang masuk akan saya catat, kawal, dan perjuangkan dalam rapat-rapat DPRD bersama eksekutif. Tujuannya satu, agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di Dapil II," tegas Teddy.
Menurutnya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait pembangunan infrastruktur pedesaan yang menjadi penopang aktivitas ekonomi warga. Karena itu, setiap usulan yang muncul dalam reses akan menjadi bahan perjuangan politiknya di DPRD Kabupaten Sukabumi.
Sejumlah usulan prioritas yang menjadi sorotan dalam reses tersebut antara lain perbaikan jalan desa yang mengalami kerusakan, peningkatan akses air bersih bagi masyarakat, serta bantuan permodalan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM agar mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Teddy juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, pengawasan publik menjadi faktor penting agar setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Saya ingin masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga ikut mengawasi pelaksanaannya. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan warga," tambahnya.
Hasil reses tersebut nantinya akan dihimpun menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sukabumi yang akan dibahas dalam penyusunan APBD serta menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Masyarakat berharap, forum reses tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi tahunan, tetapi mampu menghasilkan kebijakan nyata yang menjawab kebutuhan warga. Sebab pada akhirnya, keberhasilan seorang wakil rakyat tidak diukur dari banyaknya agenda yang digelar, melainkan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang dirasakan manfaatnya secara langsung.
Redaktur : Usep Suherman
<<Post Views: 1.937
Social Header